EVALUASI WEBSITE PEMERINTAH DAERAH BERDASAR LAYANAN ANTAR LEMBAGA PEMERINTAH, PEMERINTAH KEPADA DUNIA USAHA DAN PEMERINTAH KEPADA WARGA NEGARA

EVALUASI WEBSITE PEMERINTAH DAERAH BERDASAR LAYANAN ANTAR LEMBAGA PEMERINTAH, PEMERINTAH KEPADA DUNIA USAHA DAN PEMERINTAH KEPADA WARGA NEGARA

HENDRAYUDI**, Lin Yan Syah, Muhamad Akbar

e-mail: hendrayudi@akmi-baturaja.ac.id

hendra1314@yahoo.co.id

ABSTRAK

e-Government sudah digunakan oleh negara-negara berkembang untuk meningkatkan layanan mereka terhadap warga negaranya dengan menggunakan teknologi infomasi dan komunikasi. Layanan e-government belum dilakukan secara maksimal, pelayanan yang dilakukan masih banyak menggunakan tatap muka langsung dengan warga negara dan pelaku bisnis sehingga proses penyelesaian layanan menjadi lambat. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi website e-government pemerintah daerah berdasar layanan antar lembaga pemerintah, pemerintah kepada dunia usaha dan pemerintah kepada warga negara serta mengukur kinerja website berdasarkan kriteria usability. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan quisioner sebagai intrumen penelitian yang diberikan dosen, staf dan mahasiswa yang mampu menjalankan dan mengakses internet. Quisioner penelitian terdiri dari pertanyaan dasar, pertanyaan standar layanan e-governement dan pertanyaan usability. Berdasarkan pengolahan data dari 3 (tiga) variabel yang digunakan pada kuisioner di dapat bahwa 100% responden dapat menemukan website e-government pemerintah daerah. Dari layanan e-government didapat bahwa layanan antar lembaga pemerintah sudah terlaksana sebesar 22,6%, layanan pemerintah kepada warga negara sudah terlaksana sebesar 58,7% dan layanan pemerintah kepada dunia usaha sebesar 50%.

Kata Kunci: Evaluasi, Website, e-Government, usability, Uji, Ketergunaan

  1. PENDAHULUAN

e-Government sudah digunakan oleh negara-negara berkembang untuk meningkatkan layanan mereka terhadap warga negaranya dengan menggunakan teknologi infomasi dan komunikasi (TIK). Untuk meningkatkan kepuasan warga negara terhadap Pemerintah maka di seluruh dunia telah menggunakan elektronik government sebagai sarana untuk memonitoring dan mengevaluasi kinerja pemerintah. Sebagian layanan e-government belum dilakukan secara maksimal, pelayanan dilakukan menggunakan tatap muka langsung dengan warga negara dan pelaku bisnis sehingga proses penyelesaian layanan menjadi lambat.

Jenis layanan yang diberikan dan jenis informasi yang dibutuhkan menentukan prioritas pengembangan e-Government suatu lembaga pemerintah yang menyangkut layanan sesama lembaga pemerintah dengan pemerintah (Government to Government), layanan pemerintah kepada dunia usaha (Goverment to Business) dan layanan pemerintah kepada warga negara (Government to Citizen).

Pada penelitian ini peneliti merumuskan masalah Apakah pemerintah daerah sudah menerapkan layanan antar lembaga pemerintah (Government To Government), pemerintah kepada dunia usaha (Government To Business) dan pemerintah kepada warga negara (Government To Citizen) pada website pemerintah daerah serta bagaimana cara mengukur kinerja e-government pemerintah daerah berdasarkan standar usability di lingkungan pemerintah daerah sumatera selatan?

  1. KAJIAN TEORI

Menurut Graifhan Ramadhani (2003), Internet (Inter-Network) adalah sebutan untuk sekumpulan jaringan komputer yang menghubungkan situs akademik, pemerintahan, komersial, organisasi, maupun perorangan. Internet menyediakan akses untuk layanan telekomnunikasi dan sumber daya informasi untuk jutaan pemakainya yang tersebar di seluruh dunia. Layanan internet meliputi komunikasi langsung (email, chat), diskusi (Usenet News, email, milis), sumber daya informasi yang terdistribusi (World Wide Web, Gopher), remote login dan lalu lintas file (Telnet, FTP), dan aneka layanan lainnya.

Sedangkan menurut Coomber (1997) dalam Bagus Panca Putra, Keberadaan internet dan web secara nyata telah menyediakan cakrawala baru. Berbagai macam kelompok dan individu menjadi lebih mudah di jangkau karena internet dan web dapat melindasi geografis.

Menurut Yuhefizar website adalah keseluruhan halaman-halaman web yang terdapat dalam sebuah domain yang mengandung informasi.

Menurut Wyld (2004) dalam Agustine Eva Maria, e-government merupakan suatu pemrosesan secara elektronik yang digunakan oleh pemerintah untuk mengkomunikasikan, menyebarkan atau mengumpulkan informasi, sebagai fasilitas transaksi dan perijinan untuk suatu tujuan tertentu.e-government adalah penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk transformasi efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas informasi dan pertukaran data dengan pemerintahan atau antara pemerintah dengan lembaga nasional, negara, kota dan daerah, warga negara dan dunia bisnis serta untuk memberdayakan warga-melalui akses dan penggunaan informasi. Model e-goverment terdiri dari dua bagian yaitu front office dan back office. Front Office merupakan penyedia layanan untuk warga negara, bisnis melalui internet atau dengan alat digital lainnya. Back office adalah layanan internal pemerintah dalam bentuk administrasi dan berbagi informasi dalam bentuk layanan baik di dalam dan antar lembaga pemerintah. Jadi layanan pemerintah kepada warga negara (Government To Citizen) dan layanan pemerintah dengan lembaga bisnis (Government To Business) dikategorikan sebagai front-office, dan layanan Pemerintah-ke-pemerintah (Government To Government) sebagai back-office. Layanan pemerintah kepada warga negara meliputi penyebaran informasi kepada masyarakat sedangkan layanan pemerintah kepada dunia usaha yaitu melakukan layanan transaksi dan pertukaran informasi antara pemerintah dan bisnis. Teknologi Informasi dan Komunikasi mensupport jasa layanan pemerintah kepada warga negara dengan cara berbagi informasi dan layanan elektronik seperti layanan transaksi elektronik pengadaan, tawaran dan penghargaan, jasa pajak dan jenis layanan lain.

Situs pemerintah daerah di Indonesia dapat diakses secara langsung dapat juga diakses melalui entry point lembaga publik Indonesia www.indonesia.go.id yang merupakan portal nasional Indonesia. Dari situs ini selain memperoleh informasi pengunjung juga dapat mengakses secara langsung beberapa situs institusi publik dan media.

Menurut Hanif Nurcholis, Layanan publik adalah pelayanan yang diberikan oleh negara dan perusahaan milik negara kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan organisasi yang menyelenggarakannya, pelayanan publik atau pelayanan umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

  1. Pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggarakan oleh organisasi privat, adalah semua penyediaan barang atau jasa publik yang diselenggarakan oleh swasta, seperti misalnya rumah sakit swasta, Perguruan Tinggi, perusahaan pengangkutan milik swasta.
  2. Pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggarakan oleh organisasi publik. Yang dapat dibedakan lagi menjadi :
  • Yang bersifat primer dan,adalah semua penye¬diaan barang/jasa publik yang diselenggarakan oleh pemerintah yang di dalamnya pemerintah merupakan satu-satunya penyelenggara dan pengguna/klien mau tidak mau harus memanfaatkannya. Misalnya adalah pelayanan di kantor imigrasi, pelayanan penjara dan pelayanan perizinan.
  • Yang bersifat sekunder, adalah segala bentuk penyediaan barang/jasa publik yang diselenggarakan oleh pemerintah, tetapi yang di dalamnya pengguna/klien tidak harus mempergunakannya karena adanya beberapa penyelenggara pelayanan. (id.wikipedia.org/wiki/

Pelayanan_publik)

Layanan Government To Government adalah interaksi non-komersialonline antar lembaga pemerintah, departemen bersama dengan lembaga-lembaga yang terkait dalam pemerintahan. Efisiensi dari e-government secara substansial tergantung pada organisasi yang berinteraksi antar departemen yang mempengaruhi potensi pengembangan layanan kompleks secara elektronik. Tujuan utama dari pengembangan layanan Government To Government secara elektronik adalah penyempurnaan mekanisme interaksi dan integrasi antar departemen pemerintah. Penciptaan jaringan internal pemerintah, penggunaan email dan sirkulasi dokumen elektronik, pengembangan database yang terintegrasi perhatian umum untuk berinteraksi secara elektronik antar lembaga pemerintah. Ada lima karakteristik yang dapat dipakai untuk membedakan ketiga jenis penyelenggaraan pelayanan publik tersebut, yaitu:

  1. Adaptabilitas layanan. Ini berarti derajat perubahan layanan sesuai dengan tuntutan perubahan yang diminta oleh pengguna.
  2. Posisi tawar pengguna. Semakin tinggi posisi tawar pengguna, maka akan semakin tinggi pula peluang pengguna untuk meminta pelayanan yang lebih baik.
  3. Type pasar. Karakteristik ini menggambarkan jumlah penyelenggara pelayanan yang ada, dan hubungannya dengan pengguna.
  4. Focus kontrol. Karakteristik ini menjelaskan siapa yang memegang kontrol atas transaksi, apakah pengguna ataukah penyelenggara pelayanan.
  5. Sifat pelayanan. Hal ini menunjukkan kepentingan pengguna atau penyelenggara pelayanan yang lebih dominan.

Government To Business adalah layanan Bisnis, layanan Government To Business menyediakan one-stop e-government service ke bisnis seperti urusan administrasi perusahaan, informasi industri, dan layanan tambahan lainnya. Layanan transaksi elektronik seperti pengadaan, penawaran, dan lain-lain. Layanan pembayaran untuk berbagai pajak dan pungutan publik.

e-Sistem pengadaan pemerintah yang single-window dimana semua proses-proses terkait pengadaan, seperti pendaftaran, tender, kontrak, dan pembayaran, dilakukan melalui Internet. Sistem Bea Cukai, Sebuah sistem e-customs yang akan melancarkan administrasi bea cukai dalam industri ekspor impor dan menciptakan larangan penyelundupan yang efektif. e-Commerce, Mendukung penjualan dan pembelian barang dan jasa secara online, termasuk interaksi dalam melakukannya.

Government To Citizen adalah layanan dari pemerintah ke masyarakat atau layanan pemerintah ke warga negara. Sebuah portal online yang single window dapat menyediakan layanan-layanan masyarakat seperti Pemrosesan dan penerbitan berbagai surat izin (perizinan) dan sertifikat, Informasi terhadap administratif dan hukum-hukum yang berkaitan,Jasa pembayaran, termasuk pajak dan pembayaran iuran sosial, Kesempatan untuk berpartisipasi dalam administrasi pemerintahan melalui permintaan pendapat publik dan pemungutan suara elektronik. Layanan ini memberikan kemudah terhadap:

  • Sistem Perpajakan terintegrasi, Pelayanan pajak elektronik seperti pengisian pembayaran dan pengembalian pajak melalui online single window.
  • Layanan Asuransi Terintegrasi, Layanan portal web informasi asuransi sosial berdasarkan basis data terintegrasi untuk 4 asuransi; Kesehatan, pensiun, pekerjaan, and kecelakaan.
  • Sistem Administrasi Kependudukan, Sistem kependudukan untuk mengelola, mendata, dan melacak penduduk secara efektif.
  • Sistem Informasi Manajemen Real-estate, Layanan berkaitan dengan tanah yang online serta penerbitan secara online surat, pendaftaran tanah.
  • Sistem Administrasi Kendaraan, Layanan administratif kendaraan seperti registrasi, pengantaran, inspeksi dan pembuangan kendaraan bekas.

Menurut Jacob Nielson, Usability adalah suatu attribut untuk menilai seberapa mudah user interface website digunakan. Usability juga sering digunakan untuk meningkatkan kemudahan pengguna selama proses desain. Usability memiliki lima komponen yang sangat penting yaitu:

  • Learnability

Seberapa mudah pengguna dapat menyelesaikan tugas-tugas dasar ketika mereka melihat desain.

  • Efficiency

Setelah mereka mempelajari tentang desain, seberapa cepat mereka dapat menyelesaikan tugas-tugas tersebut.

  • Memorability

Setelah pengguna tidak lagi menggunakan website tersebut maka seberapa

  • Errors

Berapa banyak kesalahan yang temukan oleh pengguna, seberapa parah kesalahan ini, dan bagaimana mereka memperbaiki kesalahan tersebut.

  • Satisfaction

Apakah desain yang sudah dibuat menyenangkan bagi pengguna?.

Usability sangat penting untuk keberlangsungan sebuah website. Jika sebuah website sulit untuk digunakan maka pengguna akan pergi. Jika sebuah homepage gagal memberikan penjelasan atau informasi sulit di mengerti maka penawaran tidak dapat dilakukan melalui situs, orang-orang akan pergi.

3. METODOLOGI

3.1. PERSIAPAN PENGUMPULAN DATA

Persiapan pengumpulan data ini terdiri dari identifikasi variabel penelitian, identifikasi kebutuhan data, teknik pengumpulan data, dan penentuan hasil pengukuran intrumen penelitian.

3.1.1. IDENTIFIKASI VARIABEL PENELITIAN

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5 (lima) variabel usability dan 3 (tiga) variabel layanan e-governement. Adapun variabel-variabel yang digunakan adalah standar layanan e-governement berdasar layanan antar lembaga pemerintah, layanan lembaga pemerintah kepada dunia usaha, layanan pemerintah kepada warga negara, Learnability, Efficiency, Memorability, Errors, Satisfaction

3.1.2. IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DATA

Uji Usability di lakukan terhadap 3 (tiga) tingkatan responden yaitu mahasiswa, staf dan dosen yang mempunyai latar belakang kemampuan komputer dan internet dengan karakteristik populasi dari penelitian ini adalah kemudahan mencari website e-government pemerintah daerah, standar-standar layanan e-government yang di terbitkan oleh menkominfo.

3.1.3. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah membuat task dalam bentuk quisioner dan merekam aktifitas, orang dan suara dengan menggunakan Camtasia Studio 7. Teknik pemilihan responden yang akan mengisi quisioner adalah dosen, staf dan mahasiswa yang dipilih oleh peneliti untuk melakukan tugas dalam bentuk quisioner.

3.1.4. SKALA PENGUKURAN

Skala pengukuran dengan menggunakan persentase, untuk quisioner layanan antar lembaga pemerintah temuan responden x 25 dibagi 100, sedangkan untuk layanan pemerintah kepada dunia usaha temuan responden x 2 dibagi 100, dan untuk layanan pemerintah kepada warga negara temuan responden x21 dibagi 100. Untuk quisioner usability, pertanyaan dasar quisioner menggunakan rentang dalam bentuk skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat)

3.2. PENGOLAHAN DATA

Metode yang dipergunakan untuk mengetahui layanan e-Government yang dipergunakan penulis adalah metode usability. Berdasarkan metode diatas peneliti melakukan pengurutan langkah yang akan dilakukan dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

  1. Membuat Pengelompokan layanan e-government
  2. Menentukan Evaluator
  3. Merancang quisioner
  4. Melaksanakan usability test dengan melakukan tugas sambil merekam aktivitas, gerak, dan suara yang terjadi pada layar komputer.
  5. Melakukan analisa data hasil usability test
  6. Menyusun laporan

4.HASIL

Rekapitulasi hasil evaluasi website pemerintah berdasar layanan antar lembaga pemerintah, layanan pemerintah kepada dunia usaha dan layanan pemerintah kepada warga negara dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Menemukan website pemerintah

NO R1 R2 R3 R4 R5 R6 SKALA
W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 100

Dari pertanyaan no 1 di ketahui bahwa semua website pemerintah dapat ditemukan oleh responden dan mendapatkan nilai 1. Jadi total temuan ada 24 sehingga mendapatkan persentase 24/24 x 100= 100%

Tabel 2. Rekapitulasi Layanan Antar Lembaga Pemerintah

NO R1 R2 R3 R4 R5 R6
W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4
2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1
3 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
5 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0
7 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
9 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0
12 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0
13 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
25 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1
3 4 4 4 6 5 6 9 6 5 4 5 6 3 5 5 6 5 6 6 7 6 5 6

Tabel diatas menunjukkan hasil yang di tanyakan kepada responden mengenai informasi atau link tentang Surat Elektronik, Sistem Dokumen Elektronik, Sistem Pendukung Keputusan, Kolaborasi Dan Koordinasi, Manajemen Pelaporan Pemerintahan, Sistem Administrasi Dprd, Sistem Pemilu Daerah, Katalog Hukum, Peraturan Dan Perundang-Undangan, Sistem Informasi Dan Manajemen Data Pembangunan, Perencanaan Pembangunan Daerah, Sistem Pengadaan Barang Dan Jasa, Pengelolaan Dan Monitoring Proyek, Sistem Evaluasi Dan Informasi Hasil Pembangunan, Surat Anggaran, Sistem Kas Dan Perbendaharaan, Sistem Akuntansi Daerah, Pengadaan Pns, Sistem Absensi Dan Penggajian, Sistem Penilaian Kinerja Pns, Sistem Pendidikan Dan Latihan, Pengelolaan Barang Daerah, Katalog Barang Daerah, Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Perusahaan Daerah yang terdapat pada website pemerintah.

Tabel 3. Rekapitulasi layanan pemerintah kepada warga negara

NO R1 R2 R3 R4 R5 R6
W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4
26 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1
27 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
29 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1
30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
31 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1
32 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1
33 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0
37 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
38 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
39 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1
40 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1
41 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1
42 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1
43 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1
44 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1
45 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1
46 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1
8 9 11 15 16 10 11 15 17 11 11 14 14 11 11 7 3 9 10 15 10 16 11 16

Tabel diatas menunjukkan hasil yang ditanyakan kepada responden mengenai layanan pemerintah kepada warga negara yaitu tentang informasi Kependudukan, Perpajakan Dan Retribusi, Pendaftaran Dan Perijinan, Bisnis Dan Investasi, Pengaduan Masyarakat, Kesehatan, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Industri Dan Perdagangan, Jaring Pengaman Sosial, Transportasi, Jalan Dan Jembatan, Terminal Dan Pelabuhan, Sarana Umum, Publikasi Informasi Umum Dan Keperintahan, Kehutanan, Pertanian, Peternakan Dan Perkebunan, Perikanan Dan Kelautan, Pertambangan Dan Energi, Pariwisata, Dan Industri Kecil Dan Menengah.

Tabel 4. Layanan pemerintah kepada dunia usaha

NO R1 R2 R3 R4 R5 R6
W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4
47 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1
1 2 2 2 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1

Tabel diatas menunjukkan hasil dari responden mengenai informasi tentang layanan pemerintah kepada dunia usaha. Informasi yang ingin di dapat yaitu informasi mengenai tata ruang dan lingkungan hidup, potensi daerah.

Dari hasil rekapitulasi layanan antar lembaga pemerintah di dapat total jawaban responden yang akan dibuat persentase pada tabel berikut:

Tabel 5. Rekapitulasi layanan e-government

NO WEBSITE % WEB R
W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4
WEBSITE R1 1 1 1 1 100 100 100 100 100
R2 1 1 1 1 100 100 100 100
R3 1 1 1 1 100 100 100 100
R4 1 1 1 1 100 100 100 100
R5 1 1 1 1 100 100 100 100
R6 1 1 1 1 100 100 100 100
G2G R1 3 4 4 4 12,5 16,7 16,7 16,7 21,2
R2 6 5 6 9 25 20,8 25 37,5
R3 6 5 4 5 25 20,8 16,7 20,8
R4 6 3 5 5 25 12,5 20,8 20,8
R5 5 5 5 6 20,8 20,8 20,8 25
R6 7 6 5 6 29,2 25 20,8 25
R 5 4,67 4,67 6 20,8 19,4 19,4 25
G2C R1 8 9 11 15 38,1 42,9 52,4 71,4 58,7
R2 16 10 11 15 76,2 47,6 52,4 71,4
R3 17 11 11 14 81 52,4 52,4 66,7
R4 14 11 11 7 66,7 52,4 52,4 33,3
R5 3 9 10 15 14,3 42,9 47,6 71,4
R6 10 16 11 16 47,6 76,2 52,4 76,2
R 13,7 10 11 14,7 65,1 47,6 52,4 69,8
G2B R1 1 2 2 2 50 100 100 100 62,5
R2 0 1 1 2 0 50 50 100
R3 1 1 1 1 50 50 50 50
R4 1 1 1 1 50 50 50 50
R5 1 1 1 1 50 50 50 50
R6 0 0 1 1 0 0 50 50
R 0,67 1,33 1,33 1,67 33,3 66,7 66,7 83,3

Dari tabel diatas dapat diketahui jawaban responden terbanyak untuk menemukan website e-government pemerintah daerah sebesar 100%. Untuk Layanan antar lembaga pemerintah responden untuk website pemerintah sumatera selatan (W1) sebesar 20,8%, untuk website kota Madya Palembang (W2) sebesar 19,4%, untuk website kota Madya Prabumulih sebesar 19,4% dan untuk website Kabupaten Ogan Komering Ulu (W4) sebesar 25%, sehingga didapat rata-rata layanan antar lembaga pemerintah sebesar 21,2%.

Untuk Layanan pemerintah kepada warga negara responden untuk website pemerintah Sumatera Selatan (W1) memberikan jawaban sebesar 65,1%, untuk website kota Madya Palembang (W2) sebesar 47,6%, untuk website kota Madya Prabumulih sebesar 52,4% dan untuk website Kabupaten Ogan Komering Ulu (W4) sebesar 59,8%, sehingga didapat rata-rata layanan pemerintah kepada warga negara didapat sebesar 58,7%. Sedangkan hasil jawaban responden untuk layanan pemerintah kepada dunia usaha untuk website pemerintah sumatera selatan (W1) sebesar 33,3%, untuk website kota Madya Palembang (W2) sebesar 66,7%, untuk website kota Madya Prabumulih sebesar 66,7% dan untuk website Kabupaten Ogan Komering Ulu (W4) sebesar 83,3%, sehingga didapat rata-rata layanan pemerintah kepada dunia usaha didapat sebesar 62,5%.

Tabel 6. Usability Learnability

W1 W2 W3 W4 3 2 1 0 R
LEARN ABILITY R1 2 1 2 1 0 50 50 0 23
R2 2 2 2 2 0 100 0 0
R3 1 1 1 1 0 0 100 0
R4 2 2 1 1 0 50 50 0
R5 3 2 1 1 0 0 50 0,3
R6 2 2 2 2 0 100 0 0
Rata-Rata 0 50 42 0
W1 W2 W3 W4 3 2 1 0 R
LEARN ABILITY R1 2 2 2 2 0 100 0 26
R2 2 2 2 2 0 100 0 0
R3 1 1 0 1 0 0 75 25
R4 0 0 0 0 0 0 0 100
R5 0 0 1 1 0 0 50 50
R6 1 1 2 2 0 50 50 0
Rata-Rata 0 42 35 29

Dari tabel 6 didapat usability tentang tulisan dan menu-menu yang digunakan pada website pemerintah. Responden menyatakan 50% website menampilkan tulisan yang dapat dibaca dengan jelas dan 42% responden menyatakan bahwa informasi yang diinginkan dapat dicari dengan mudah. Namun rata-rata usabilitylearnability didapat rata-rata sebesar 25% ((23%+26%/2)).

Tabel 7. Usability Effiency

W1

W2

W3

W4

YA

TDK

EFFICIENCY

R1

0

1

1

1

75

25

R2

1

1

1

1

100

0

R3

0

0

0

0

0

100

R4

0

0

0

0

0

100

R5

0

0

0

0

0

100

R6

1

1

1

1

100

0

Rata-rata

46

54

Dari table 7 didapat bahwa kecepatan menemukan informasi berdasarkan menu-menu yang terdapat pada website adalah sebesar 46%.

Tabel 8. Usability Error

W1

W2

W3

W4

ADA

TDK

ERROR

R1

0

0

0

0

0

100

R2

0

0

0

0

0

100

R3

0

0

0

0

0

100

R4

1

0

0

0

25

75

R5

1

0

0

0

25

75

R6

0

0

0

0

0

100

Rata-rata

8.3

92

Dari table 8 didapat bahwa 92% responden tidak menemukan adanya error pada menu atau link yang ada pada website pemerintah.

Tabel 9. Usability Memorability

W1

W2

W3

W4

ING

MEMORABILITY

R1

1

1

1

1

100

R2

1

1

1

1

100

R3

1

1

1

1

100

R4

1

1

1

1

100

R5

1

1

1

1

100

R6

1

1

1

1

100

Rata-rata

100

Dari table 9 di dapat data bahwa 100% responden dapat mengingat nama website e-government yang mereka aktifkan.

Tabel 10. Usability Satisfaction

W1

W2

W3

W4

M

T

SATISFACTION

R1

1

1

1

1

100

0

R2

0

0

0

0

0

100

R3

1

0

0

1

50

50

R4

1

0

0

0

25

75

R5

1

1

1

1

100

0

R6

1

1

1

1

100

0

Rata-rata

63

38

Dari table 10 didapat bahwa 63% responden akan mengunjungi kembali website pemerintah dan 38% responden menyatakan ragu (tidak mengunjungi website kembali)

5.KESIMPULAN

Setelah dilakukan pengolahan data maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

  1. Dari variabel yang digunakan pada kuisioner di dapat bahwa 100% responden dapat menemukan website e-government pemerintah daerah.
  2. Dari layanan e-government didapat bahwa layanan antar lembaga pemerintah sudah terlaksana sebesar 21,2%, layanan pemerintah kepada warga negara sudah terlaksana sebesar 58,7% dan layanan pemerintah kepada dunia usaha sebesar 62,50%.
  3. Dari Uji ketergunaan (usability) terhadap website didapatkan bahwa kemudahan pengguna dalam menyelesaikan tugas (learnability) sebesar 25%, kecepatan menyelesaikan tugas (Efficiency) dengan kemudahan mendapatkan informasi sebesar 46%, pengguna dapat mengingat kembali alamat website (memorability) sebesar 100%, Kesalahan (error) yang terdapat pada website rata-rata sebesar 8,3% sedangkan tingkat kepercayaan (satisfaction) responden terhadap website sebesar 63%.

DAFTAR PUSTAKA

  1. Bagus Panca Putra, Pemanfaatan internet oleh peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Bogor, 2003, http://www.pustaka-deptan.go.id/publikasi/pp122033.pdf di unduh Oktober 2010
  2. Graifhan Ramadhani, Pengenalan Internet, 2003, http://dhani.singcat.com/ files/pengenalan_internet.pdf di unduh Oktober 2010.
  3. Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik pemrintahan dan Otonomi Daerah, Grasindo, Jakarta, 2006, http://www.books.google.co.id di akses Oktober 2010
  4. Himma Dewiyana, Uji Ketergunaan Antarmuka Situs Web Perpustakaan Universitas Sumatera Utara, Pustaha, Universitas Sumatera Utara, 2008
  5. Insan Lanang Diekara, Berkenalan dengan dunia website, http://www.cybernetix.or.id/download/web.pdf di unduh Oktober 2010
  6. Jacob Nielson, Usability 101:Introduction to usability, http://www.useit.com/ alertbox/20030825.html, di akses Oktober 2010
  7. Retno Dewi Broto, Ripto Wibowo, Sudanar Budyo, I Wayan S. Wicaksana, Djuharsa MD, Evaluasi website e-Government instansi pemerintah daerah, Universitas Guna Darma, Indonesia
  8. Yuhefizar, Cara Mudah Membangun Website Interaktif Menggunakan Content Manajemen System Joomla (CMS), Elex Media Komputindo, Jakarta, 2009, http://www.books.google.co.id di akses Oktober 2010

3 thoughts on “EVALUASI WEBSITE PEMERINTAH DAERAH BERDASAR LAYANAN ANTAR LEMBAGA PEMERINTAH, PEMERINTAH KEPADA DUNIA USAHA DAN PEMERINTAH KEPADA WARGA NEGARA

  1. terimakasih kepada pihak yang membuat dan menyelenggarakan data ini.. karena sangat membantu bagi kami sebagai warga negara indonesia. smg kedepanya akan lebih bermanfaat dan lebih baik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*