Rupa-rupa

ANALISIS DAN IMPLEMENTASI METODE DMZ (DEMILITARIZED ZONE) UNTUK KEAMANAN JARINGAN PADA LPSE KOTA PALEMBANG

ANALISIS DAN IMPLEMENTASI METODE DMZ
(DEMILITARIZED ZONE) UNTUK KEAMANAN JARINGAN
PADA LPSE KOTA PALEMBANG

Muhammad Diah Maulidin¹, Muhamad Akbar, M.I.T.², Siti Sa’uda, M.Kom.³
¹Mahasiswa Informatika, ²,³Dosen Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bina Darma
Email: dedekthamrin@gmail.com¹, muhamad.akbar@binadarma.ac.id², sitisauda@mail.binadarma.ac.id³
Jl. A Yani No. 12 Plaju, Palembang 30624

 

Abstrak. Jaringan internet di pemerintahan setidaknya membutuhkan keamanan yang dapat melindungi data-data penting dari serangan peretas, salah satunya adalah penggunaan firewall. Pada kantor Sekretariat Daerah Kota Palembang terdapat satu unit yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik yaitu Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Analisis yang dilakukan pada infrastruktur jaringan di LPSE Kota Palembang, terdapat akses website LPSE dan website email LPSE yang dapat diakses melalui ip address
publik, domain dan ip address lokal. IP address publik dan lokal dapat rentan dengan keamanan jaringan, apabila ada seseorang yang ingin >mencoba mengakses server website LPSE dan server email, dengan memanfaatkan celah port yang terbuka, sehingga seseorang yang mengakses dari internet dapat mencoba untuk meretas, mengeksploitasi
dan mendapatkan informasi jaringan yang berada di LPSE Kota Palembang. Dengan adanya masalah tersebut maka diperlukan teknik DMZ yang diterapkan pada firewall di router Mikrotik.
Kata kunci: firewall, DMZ, router Mikrotik

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Keamanan jaringan internet merupakan salah satu aspek yang dapat dikembangkan
dalam suatu jaringan di pemerintahan yang dapat melindungi data-data penting dari serangan peretas, yang dapat mengganggu kinerja pegawai untuk melayani masyarakat, salah satunya adalah penggunaan firewall. Pada kantor Sekretariat Daerah Kota Palembang terdapat satu unit yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik yaitu Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). LPSE melayani proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Continue reading

Cara Install Mod Security pada FreeBSD

FreeBSD install mod_security

Type the following command to update ports tree:
# portsnap fetch update
Under FreeBSD 7, mod_security can be installed by typing the following commands:
# cd /usr/ports/www/mod_security
# make install clean

Configure mod_security

The modsecurity 2 Core Rules have been installed in
/usr/local/etc/apache22/Includes/mod_security2/

By default it run in “DetectionOnly” mode as not to disturb operatings of working websites and Apache. First change directory to /usr/local/etc/apache22/Includes/mod_security2/:
# cd /usr/local/etc/apache22/Includes/mod_security2/
Now, open the ModSecuirty core rule set file – modsecurity_crs_10_config.conf, enter:
# vi modsecurity_crs_10_config.conf
The file is well documented so just customize it according to your requirements. Open httpd.conf file located at /usr/local/etc/apache22 and make sure following line exists:
LoadFile /usr/local/lib/libxml2.so
LoadModule security2_module libexec/apache22/mod_security2.so

Finally, restart the apache:
# /usr/local/etc/rc.d/apache22 restart

Monitoring mod_security log files

By default logs are written to following two files:

  • /var/log/httpd-modsec2_audit.log
  • /var/log/httpd-modsec2_debug.log
  • /var/log/httpd-error.log or virtual domain error.log file

You can detect attacks by viewing these two files using grep or tail:
tail -f /var/log/httpd-modsec2_audit.log
grep cmd.exe /var/log/httpd-modsec2_audit.log
tail -f /home/httpd/example.com/logs/error.log

Once everything started to working perfectly open modsecurity_crs_10_config.conf file and set SecRuleEngine to On:
SecRuleEngine On
Restart apache:
# /usr/local/etc/rc.d/apache22 restart

 

IMPLEMENTASI PROXY DAN FTP SERVER DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM OPERASI LINUX PADA SMA YWKA PALEMBANG

IMPLEMENTASI PROXY DAN FTP SERVER DENGAN
MENGGUNAKAN SISTEM OPERASI LINUX PADA SMA YWKA
PALEMBANG
Abdul Rahman 1 , M. Akbar,ST.,M.IT 2 , Susan Dian Purnamasari, M.Kom 3
Dosen Universitas Bina Darma 1 , Mahasiswa Universitas Bina Darma 2
Jalan Jenderal Ahmad Yani No.12 Palembang
Email : abdulrahman299@ymail.com1, akbartea@yahoo.com2, susandian@mail.binadarma.ac.id

Abstrak : Keamanan komputer adalah suatu faktor yang penting dalam dunia teknologi informasi.
Sasaran keamanan komputer antara lain adalah sebagai perlindungan informasi terhadap
pencurian data – data yang dianggap penting oleh sebuah lembaga, perusahaan, sekolah,
universitas, organisasi, dan lain sebagainya. Internet merupakan suatu jaringan yang besar dan
luas yang mempertemukan berbagai jaringan komputer yang ada dimuka bumi ini. Dapat
diaksesnya website yang mengandung pornografi, tidak adanya pembatasan pengguna akses
internet dan pengaturan bandwith yang dimiliki dirasa perlu dicari solusi untuk menanggulangi
hal tersebut. Penggunaan Proxy Server dapat menghemat akses internet, tidak dapat mengakses
website yang mengandung pornografi dan lain sebagainya yang mengganggu aktivitas. Dalam
penyalesiannya, digunakan Squid Cache Proxy server sebagai software proxy server yang
dikonfigurasikan sebagai caching proxy server. Salah satu cara untuk menjaga keamanan akses
internet dalam jaringan yang terhubung ke internet adalah menggunakan Implementasi Jaringan
Berbasis Linux Ubuntu.
Kata kunci : proxy Server, Squid

JURNAL LENGKAP

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM PENGAMANAN E-VOTING BERBASIS WAP PEMILIHAN KETUA ORGANISASI KEMAHASISWAAN DI UNIVERSITAS BINA DARMA

M.AliZaenal.A,MuhammadAkbar,RusminSyafari

Dosen Universitas Bina Darma 1, Mahasiswa Universitas Bina Darma 2

Jalan Jenderal Ahmad Yani No.12 Palembang

Pos-el : m.alizaenal_a@rocketmail.com, akbar@mail.binadarma.ac.id2, deroe.busi@gmail.com3

Abstract :.voting by paper piercing may be outdated. Besides its high cost, the results are not necessarily 100% accurate. Now, there is amoremodern, onlineelectronicvoting(evoting). Votingas amedia for making decisionsrelating to thelives of many peoplehasstarted since long time ago. In practice, manydeviationsoccurby somesegments of societyfortheir own benefit. This causesthe emergence ofconflictinsocietyand decreasespublic confidence in thevoting organizers andvotingwinning party. Votingelectronicallyusingelectronic technology(evoting) today canbe an alternativeto replacethe conventionalelectionscurrently used. The mainproblemencountered inevoting isrelated tothe safety factor. Till now,there is nocomplete solutionboth theoretical andpracticalexperiences tobe able to overcomeit. Use of information technologyin thevotingprocessis expected to helpfor resolutionof these issues. However,isevoting the right solutionto be implementedin Indonesia, or are there any improvements still neededbefore theimplementation of evoting is successfullyimplementedin Indonesia?

Keywords : piercing, e-voting, voting

Abstrak : Pemilihan suara dengan cara coblos kertas mungkin sudah ketinggalan jaman. Selain mahal biayanya, hasilnya belum tentu 100% akurat. Kini ada cara yang lebih modern, voting elektronik secara online (e-voting). Pemungutan suara (voting) sebagai media untuk mencari keputusan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak telah dimulai sejak lama. Dalam pelaksanaannya, banyak terjadi penyimpangan yang dilakukan sebagian golongan masyarakatuntuk kepentingan mereka sendiri. Hal ini menyebabkan timbulnya konflik di masyarakat, serta menurunnya kepercayaan masyarakat tehadap pihak penyelenggara voting dan pihak pemenang voting tersebut. Pemungutansuara secara elektronik dengna memanfaatkan teknologi elektronik (e-voting) saat ini dapat menjadi salah satu alternatif untuk menggantikan pemilihan umum secara konvensional yang sekarang ini digunakan. Permasalahan utama yang dihadapi dalam e-voting adalah terkait faktor keamanan. Sampai saat ini, belum ada solusi lengkap baik secara teori maupun praktek yang mampu mengatasi permasalahan tersebut. Pengguna teknologi informasi dalam proses voting diharapkan dapt memantu penyelesaian masalah-masalah tersebut. Akan tetapi, apakah e-voting merupakan solusi yang tepat untuk di implementasikan di indonesia, atau masih diperlukan sebelum implementasi e-voting tersebut berhasil dilaksanakan di indonesia.

 Kata Kunci:Coblos, e-voting, pemungutan suara.

download_jurnal_lengkap

ANALISIS DAN PERANCANGAN APLIKASI PENGENALAN WAJAH PADA CITRA DIGITAL MENGGUNAKAN ALGORITMA EIGENFACE UNTUK PENGOLAHAN DATA KEHADIRAN

Nopriyansyah., Muhammad Akbar , Helda Yudiastuti.

Dosen Universitas Bina Darma 1, Mahasiswa Universitas Bina Darma 2

Jalan Jenderal Ahmad Yani No.12 Palembang

Pos-el : nopriyansyah7@yahoo.co.id, akbartea@yahoo.com, helda@mail.binadarma.ac.id

Abstract :Nowadays more and more facial recognition technology is applied. Detection of human faces (face detection) is one of the very important initial step in the process of facial recognition (face recognition). One application is face recognition attendance and attendance data processing employees, aim of this study, the authors willdesign and build a face recognition system for employee absences Participal method analisys Component (PCA) algorithm Eigenface face recognition method is expected to help in process data and attendance more quicklyand accurately. This system consists of software with a webcam as input to produce an image of the input and designing applications using Microsoft Visual Basic 6.0. The objective of this technology is to prevent fraud in the absentee and also get valid data on employee attendance data every day. fraud in absentee processand also get valid data onemployee attendance data every day

Keywords : facial recognition. Attendance, Visual Basic 6.0, Eigenface Algorithm.

Abstrak :Dewasa ini teknologi pengenalan wajah semakin banyak diaplikasikan. Pendeteksian wajah manusia (face detection) adalah salah satu tahap awal yang sangat penting di dalam prosespengenalan wajah (face recognition). Salah satu pengaplikasian pengenalan wajah ialah untuk absensi kehadiran dan pengolahan data karyawan, Tujuan penelitian ini, penulis akan merancang danmembangun sebuah sistem pengenalan wajah untuk absensi karyawan menggunakan metode Participal Component Analisys (PCA) dengan algoritma eigenface dengan metode pengenalan wajah ini diharapkan dapat membantu dalam mengolah data dan absensi yang lebih cepat dan akurat. Sistem ini terdiri dari perangkat lunak dengan sebuah webcam sebagai input untuk menghasilkan sebuah citra masukan dan perancangan aplikasi menggunakan Microsoft Visual Basic 6.0. Tujuan dari pengembangan teknologi ini adalah untuk mencegah penipuan dalam proses absensi dan jugamendapatkan data yang valid mengenai Data kehadiran karyawan setiap hari kerja.

Kata Kunci: Pengenalan wajah. Absensi, Visual basic 6.0, Algoritma Eigenface.

Download Jurnal

Implementasi Moodle pada e-Learning di SMK Negeri 1 Inderalaya Utara

IMPLEMENTASI MOODLE PADA E-LEARNING
DI SMK NEGERI 1 INDRALAYA UTARA

Verry Hendroprasetiyo, M. Akbar, Suyanto
Universitas Bina Darma
Jalan Jenderal Ahmad Yani No.12 Palembang
Pos-el :verryhendro@gmail.com,akbar@mail.binadarma.ac.id

Abstrak : Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis sistem E-Learning pada SMK
Negeri 1 Indralaya Utara agar dapat membantu dalam proses kegiatan belajar mengajar (KBM). Dengan
adanya aplikasi ini, diharapkan dapat membantu masalah yang dihadapi guru dan siswa di luar jam
pelajaran, seperti kurangnya waktu komunikasi antara guru dan siswa, pencarian informasi mengenai
materi yang diajarkan, dan tentunya untuk memudahkan guru dalam pemberian materi kepada siswa. Hasil
yang dicapai adalah ketersediaan aplikasi pendukung kegiatan belajar mengajar yang dapat diperoleh tanpa
terikat waktu dan tempat. Kesimpulan dengan adanya system e-learning ini adalah memudahkan
komunikasi guru dan siswa, pemberian materi, kemudahan pemberian tugas dan pengumpulan tugas, serta
memudahkan penginformasian nilai.
Kata Kunci : E-learning, KBM

Download full paper 10142292P_Journal

E-Book Algoritma dan Pemrograman

Kepada seluruh mahasiswa yang mengambil Mata Kuliah Algoritma Pemrograman bisa mengunduh  ebook_algoritma

Pada bagian ini akan dijelaskan definisi beberapa pengertian dasar yang penting sehubungan dengan algoritma dan pemrograman, yang akan diberikan dalam contoh pada kehidupan sehari-hari. Mungkin pengertian-pengertian tersebut mula-mula terasa abstrak bagi beberapa pembaca, tapi baiklah coba dipahami.

Pengertian pertama yang akan dijelaskan adalah aksi. Suatu aksi adalah kejadian yang terjadi pada suatu selang waktu terbatas dan menghasilkan efek neto yang telah terdefinisi dengan baik dan memang direncanakan. Pada deskripsi tersebut, ditekankan benar efek tersebut harus “direncanakan”, maka berarti dititikberatkan pada kegunaannya. Jika seseorang tertarik pada suatu aksi, maka jelas bahwa minatnya adalah pada efek netonya.

Pada matakuliah Algoritma Pemrograman bagian Prosedural, mahasiswa dibekali dengan metodologi pemrograman prosedural, dengan notasi algoritmik yang terstruktur serta implementasinya dalam bahasa tingkat tinggi prosedural. Mahasiswa dianjurkan untuk menuliskan solusi mereka sebelum membaca solusi pada diktat ini, dan kemudian segera menerjemahkan solusi algoritmik pada diktat ini
menjadi program yang dapat dieksekusi mesin dalam salah satu bahasa tingkat tinggi yang diajarkan. Pertanyaan-pertanyaan yang sengaja tidak dijawab pada beberapa solusi dimaksudkan untuk didiskusikan di luar kuliah. Biasanya pertanyaan-pertanyaan tersebut mengandung ide pedagogik yang jawabannya perlu mendapatkan kupasan yang matang dari pengajar.
Bagi pengajar yang ingin memanfaatkan buku ini, tersedia buku lain yang merupakan buku pegangan mengajar dan perancangan dari perkuliahan secara keseluruhan.

Sumber I Liem (2007)

EVALUASI WEBSITE PEMERINTAH DAERAH BERDASAR LAYANAN ANTAR LEMBAGA PEMERINTAH, PEMERINTAH KEPADA DUNIA USAHA DAN PEMERINTAH KEPADA WARGA NEGARA

EVALUASI WEBSITE PEMERINTAH DAERAH BERDASAR LAYANAN ANTAR LEMBAGA PEMERINTAH, PEMERINTAH KEPADA DUNIA USAHA DAN PEMERINTAH KEPADA WARGA NEGARA

HENDRAYUDI**, Lin Yan Syah, Muhamad Akbar

e-mail: hendrayudi@akmi-baturaja.ac.id

hendra1314@yahoo.co.id

ABSTRAK

e-Government sudah digunakan oleh negara-negara berkembang untuk meningkatkan layanan mereka terhadap warga negaranya dengan menggunakan teknologi infomasi dan komunikasi. Layanan e-government belum dilakukan secara maksimal, pelayanan yang dilakukan masih banyak menggunakan tatap muka langsung dengan warga negara dan pelaku bisnis sehingga proses penyelesaian layanan menjadi lambat. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi website e-government pemerintah daerah berdasar layanan antar lembaga pemerintah, pemerintah kepada dunia usaha dan pemerintah kepada warga negara serta mengukur kinerja website berdasarkan kriteria usability. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan quisioner sebagai intrumen penelitian yang diberikan dosen, staf dan mahasiswa yang mampu menjalankan dan mengakses internet. Quisioner penelitian terdiri dari pertanyaan dasar, pertanyaan standar layanan e-governement dan pertanyaan usability. Berdasarkan pengolahan data dari 3 (tiga) variabel yang digunakan pada kuisioner di dapat bahwa 100% responden dapat menemukan website e-government pemerintah daerah. Dari layanan e-government didapat bahwa layanan antar lembaga pemerintah sudah terlaksana sebesar 22,6%, layanan pemerintah kepada warga negara sudah terlaksana sebesar 58,7% dan layanan pemerintah kepada dunia usaha sebesar 50%.

Kata Kunci: Evaluasi, Website, e-Government, usability, Uji, Ketergunaan

  1. PENDAHULUAN

e-Government sudah digunakan oleh negara-negara berkembang untuk meningkatkan layanan mereka terhadap warga negaranya dengan menggunakan teknologi infomasi dan komunikasi (TIK). Untuk meningkatkan kepuasan warga negara terhadap Pemerintah maka di seluruh dunia telah menggunakan elektronik government sebagai sarana untuk memonitoring dan mengevaluasi kinerja pemerintah. Sebagian layanan e-government belum dilakukan secara maksimal, pelayanan dilakukan menggunakan tatap muka langsung dengan warga negara dan pelaku bisnis sehingga proses penyelesaian layanan menjadi lambat.

Jenis layanan yang diberikan dan jenis informasi yang dibutuhkan menentukan prioritas pengembangan e-Government suatu lembaga pemerintah yang menyangkut layanan sesama lembaga pemerintah dengan pemerintah (Government to Government), layanan pemerintah kepada dunia usaha (Goverment to Business) dan layanan pemerintah kepada warga negara (Government to Citizen).

Pada penelitian ini peneliti merumuskan masalah Apakah pemerintah daerah sudah menerapkan layanan antar lembaga pemerintah (Government To Government), pemerintah kepada dunia usaha (Government To Business) dan pemerintah kepada warga negara (Government To Citizen) pada website pemerintah daerah serta bagaimana cara mengukur kinerja e-government pemerintah daerah berdasarkan standar usability di lingkungan pemerintah daerah sumatera selatan?

  1. KAJIAN TEORI

Menurut Graifhan Ramadhani (2003), Internet (Inter-Network) adalah sebutan untuk sekumpulan jaringan komputer yang menghubungkan situs akademik, pemerintahan, komersial, organisasi, maupun perorangan. Internet menyediakan akses untuk layanan telekomnunikasi dan sumber daya informasi untuk jutaan pemakainya yang tersebar di seluruh dunia. Layanan internet meliputi komunikasi langsung (email, chat), diskusi (Usenet News, email, milis), sumber daya informasi yang terdistribusi (World Wide Web, Gopher), remote login dan lalu lintas file (Telnet, FTP), dan aneka layanan lainnya.

Sedangkan menurut Coomber (1997) dalam Bagus Panca Putra, Keberadaan internet dan web secara nyata telah menyediakan cakrawala baru. Berbagai macam kelompok dan individu menjadi lebih mudah di jangkau karena internet dan web dapat melindasi geografis.

Menurut Yuhefizar website adalah keseluruhan halaman-halaman web yang terdapat dalam sebuah domain yang mengandung informasi.

Menurut Wyld (2004) dalam Agustine Eva Maria, e-government merupakan suatu pemrosesan secara elektronik yang digunakan oleh pemerintah untuk mengkomunikasikan, menyebarkan atau mengumpulkan informasi, sebagai fasilitas transaksi dan perijinan untuk suatu tujuan tertentu.e-government adalah penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk transformasi efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas informasi dan pertukaran data dengan pemerintahan atau antara pemerintah dengan lembaga nasional, negara, kota dan daerah, warga negara dan dunia bisnis serta untuk memberdayakan warga-melalui akses dan penggunaan informasi. Model e-goverment terdiri dari dua bagian yaitu front office dan back office. Front Office merupakan penyedia layanan untuk warga negara, bisnis melalui internet atau dengan alat digital lainnya. Back office adalah layanan internal pemerintah dalam bentuk administrasi dan berbagi informasi dalam bentuk layanan baik di dalam dan antar lembaga pemerintah. Jadi layanan pemerintah kepada warga negara (Government To Citizen) dan layanan pemerintah dengan lembaga bisnis (Government To Business) dikategorikan sebagai front-office, dan layanan Pemerintah-ke-pemerintah (Government To Government) sebagai back-office. Layanan pemerintah kepada warga negara meliputi penyebaran informasi kepada masyarakat sedangkan layanan pemerintah kepada dunia usaha yaitu melakukan layanan transaksi dan pertukaran informasi antara pemerintah dan bisnis. Teknologi Informasi dan Komunikasi mensupport jasa layanan pemerintah kepada warga negara dengan cara berbagi informasi dan layanan elektronik seperti layanan transaksi elektronik pengadaan, tawaran dan penghargaan, jasa pajak dan jenis layanan lain.

Situs pemerintah daerah di Indonesia dapat diakses secara langsung dapat juga diakses melalui entry point lembaga publik Indonesia www.indonesia.go.id yang merupakan portal nasional Indonesia. Dari situs ini selain memperoleh informasi pengunjung juga dapat mengakses secara langsung beberapa situs institusi publik dan media.

Menurut Hanif Nurcholis, Layanan publik adalah pelayanan yang diberikan oleh negara dan perusahaan milik negara kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan organisasi yang menyelenggarakannya, pelayanan publik atau pelayanan umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

  1. Pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggarakan oleh organisasi privat, adalah semua penyediaan barang atau jasa publik yang diselenggarakan oleh swasta, seperti misalnya rumah sakit swasta, Perguruan Tinggi, perusahaan pengangkutan milik swasta.
  2. Pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggarakan oleh organisasi publik. Yang dapat dibedakan lagi menjadi :
  • Yang bersifat primer dan,adalah semua penye¬diaan barang/jasa publik yang diselenggarakan oleh pemerintah yang di dalamnya pemerintah merupakan satu-satunya penyelenggara dan pengguna/klien mau tidak mau harus memanfaatkannya. Misalnya adalah pelayanan di kantor imigrasi, pelayanan penjara dan pelayanan perizinan.
  • Yang bersifat sekunder, adalah segala bentuk penyediaan barang/jasa publik yang diselenggarakan oleh pemerintah, tetapi yang di dalamnya pengguna/klien tidak harus mempergunakannya karena adanya beberapa penyelenggara pelayanan. (id.wikipedia.org/wiki/

Pelayanan_publik)

Layanan Government To Government adalah interaksi non-komersialonline antar lembaga pemerintah, departemen bersama dengan lembaga-lembaga yang terkait dalam pemerintahan. Efisiensi dari e-government secara substansial tergantung pada organisasi yang berinteraksi antar departemen yang mempengaruhi potensi pengembangan layanan kompleks secara elektronik. Tujuan utama dari pengembangan layanan Government To Government secara elektronik adalah penyempurnaan mekanisme interaksi dan integrasi antar departemen pemerintah. Penciptaan jaringan internal pemerintah, penggunaan email dan sirkulasi dokumen elektronik, pengembangan database yang terintegrasi perhatian umum untuk berinteraksi secara elektronik antar lembaga pemerintah. Ada lima karakteristik yang dapat dipakai untuk membedakan ketiga jenis penyelenggaraan pelayanan publik tersebut, yaitu:

  1. Adaptabilitas layanan. Ini berarti derajat perubahan layanan sesuai dengan tuntutan perubahan yang diminta oleh pengguna.
  2. Posisi tawar pengguna. Semakin tinggi posisi tawar pengguna, maka akan semakin tinggi pula peluang pengguna untuk meminta pelayanan yang lebih baik.
  3. Type pasar. Karakteristik ini menggambarkan jumlah penyelenggara pelayanan yang ada, dan hubungannya dengan pengguna.
  4. Focus kontrol. Karakteristik ini menjelaskan siapa yang memegang kontrol atas transaksi, apakah pengguna ataukah penyelenggara pelayanan.
  5. Sifat pelayanan. Hal ini menunjukkan kepentingan pengguna atau penyelenggara pelayanan yang lebih dominan.

Government To Business adalah layanan Bisnis, layanan Government To Business menyediakan one-stop e-government service ke bisnis seperti urusan administrasi perusahaan, informasi industri, dan layanan tambahan lainnya. Layanan transaksi elektronik seperti pengadaan, penawaran, dan lain-lain. Layanan pembayaran untuk berbagai pajak dan pungutan publik.

e-Sistem pengadaan pemerintah yang single-window dimana semua proses-proses terkait pengadaan, seperti pendaftaran, tender, kontrak, dan pembayaran, dilakukan melalui Internet. Sistem Bea Cukai, Sebuah sistem e-customs yang akan melancarkan administrasi bea cukai dalam industri ekspor impor dan menciptakan larangan penyelundupan yang efektif. e-Commerce, Mendukung penjualan dan pembelian barang dan jasa secara online, termasuk interaksi dalam melakukannya.

Government To Citizen adalah layanan dari pemerintah ke masyarakat atau layanan pemerintah ke warga negara. Sebuah portal online yang single window dapat menyediakan layanan-layanan masyarakat seperti Pemrosesan dan penerbitan berbagai surat izin (perizinan) dan sertifikat, Informasi terhadap administratif dan hukum-hukum yang berkaitan,Jasa pembayaran, termasuk pajak dan pembayaran iuran sosial, Kesempatan untuk berpartisipasi dalam administrasi pemerintahan melalui permintaan pendapat publik dan pemungutan suara elektronik. Layanan ini memberikan kemudah terhadap:

  • Sistem Perpajakan terintegrasi, Pelayanan pajak elektronik seperti pengisian pembayaran dan pengembalian pajak melalui online single window.
  • Layanan Asuransi Terintegrasi, Layanan portal web informasi asuransi sosial berdasarkan basis data terintegrasi untuk 4 asuransi; Kesehatan, pensiun, pekerjaan, and kecelakaan.
  • Sistem Administrasi Kependudukan, Sistem kependudukan untuk mengelola, mendata, dan melacak penduduk secara efektif.
  • Sistem Informasi Manajemen Real-estate, Layanan berkaitan dengan tanah yang online serta penerbitan secara online surat, pendaftaran tanah.
  • Sistem Administrasi Kendaraan, Layanan administratif kendaraan seperti registrasi, pengantaran, inspeksi dan pembuangan kendaraan bekas.

Menurut Jacob Nielson, Usability adalah suatu attribut untuk menilai seberapa mudah user interface website digunakan. Usability juga sering digunakan untuk meningkatkan kemudahan pengguna selama proses desain. Usability memiliki lima komponen yang sangat penting yaitu:

  • Learnability

Seberapa mudah pengguna dapat menyelesaikan tugas-tugas dasar ketika mereka melihat desain.

  • Efficiency

Setelah mereka mempelajari tentang desain, seberapa cepat mereka dapat menyelesaikan tugas-tugas tersebut.

  • Memorability

Setelah pengguna tidak lagi menggunakan website tersebut maka seberapa

  • Errors

Berapa banyak kesalahan yang temukan oleh pengguna, seberapa parah kesalahan ini, dan bagaimana mereka memperbaiki kesalahan tersebut.

  • Satisfaction

Apakah desain yang sudah dibuat menyenangkan bagi pengguna?.

Usability sangat penting untuk keberlangsungan sebuah website. Jika sebuah website sulit untuk digunakan maka pengguna akan pergi. Jika sebuah homepage gagal memberikan penjelasan atau informasi sulit di mengerti maka penawaran tidak dapat dilakukan melalui situs, orang-orang akan pergi.

3. METODOLOGI

3.1. PERSIAPAN PENGUMPULAN DATA

Persiapan pengumpulan data ini terdiri dari identifikasi variabel penelitian, identifikasi kebutuhan data, teknik pengumpulan data, dan penentuan hasil pengukuran intrumen penelitian.

3.1.1. IDENTIFIKASI VARIABEL PENELITIAN

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5 (lima) variabel usability dan 3 (tiga) variabel layanan e-governement. Adapun variabel-variabel yang digunakan adalah standar layanan e-governement berdasar layanan antar lembaga pemerintah, layanan lembaga pemerintah kepada dunia usaha, layanan pemerintah kepada warga negara, Learnability, Efficiency, Memorability, Errors, Satisfaction

3.1.2. IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DATA

Uji Usability di lakukan terhadap 3 (tiga) tingkatan responden yaitu mahasiswa, staf dan dosen yang mempunyai latar belakang kemampuan komputer dan internet dengan karakteristik populasi dari penelitian ini adalah kemudahan mencari website e-government pemerintah daerah, standar-standar layanan e-government yang di terbitkan oleh menkominfo.

3.1.3. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah membuat task dalam bentuk quisioner dan merekam aktifitas, orang dan suara dengan menggunakan Camtasia Studio 7. Teknik pemilihan responden yang akan mengisi quisioner adalah dosen, staf dan mahasiswa yang dipilih oleh peneliti untuk melakukan tugas dalam bentuk quisioner.

3.1.4. SKALA PENGUKURAN

Skala pengukuran dengan menggunakan persentase, untuk quisioner layanan antar lembaga pemerintah temuan responden x 25 dibagi 100, sedangkan untuk layanan pemerintah kepada dunia usaha temuan responden x 2 dibagi 100, dan untuk layanan pemerintah kepada warga negara temuan responden x21 dibagi 100. Untuk quisioner usability, pertanyaan dasar quisioner menggunakan rentang dalam bentuk skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat)

3.2. PENGOLAHAN DATA

Metode yang dipergunakan untuk mengetahui layanan e-Government yang dipergunakan penulis adalah metode usability. Berdasarkan metode diatas peneliti melakukan pengurutan langkah yang akan dilakukan dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

  1. Membuat Pengelompokan layanan e-government
  2. Menentukan Evaluator
  3. Merancang quisioner
  4. Melaksanakan usability test dengan melakukan tugas sambil merekam aktivitas, gerak, dan suara yang terjadi pada layar komputer.
  5. Melakukan analisa data hasil usability test
  6. Menyusun laporan

4.HASIL

Rekapitulasi hasil evaluasi website pemerintah berdasar layanan antar lembaga pemerintah, layanan pemerintah kepada dunia usaha dan layanan pemerintah kepada warga negara dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Menemukan website pemerintah

NO R1 R2 R3 R4 R5 R6 SKALA
W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 100

Dari pertanyaan no 1 di ketahui bahwa semua website pemerintah dapat ditemukan oleh responden dan mendapatkan nilai 1. Jadi total temuan ada 24 sehingga mendapatkan persentase 24/24 x 100= 100%

Tabel 2. Rekapitulasi Layanan Antar Lembaga Pemerintah

NO R1 R2 R3 R4 R5 R6
W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4
2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1
3 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
5 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0
7 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
9 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0
12 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0
13 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
25 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1
3 4 4 4 6 5 6 9 6 5 4 5 6 3 5 5 6 5 6 6 7 6 5 6

Tabel diatas menunjukkan hasil yang di tanyakan kepada responden mengenai informasi atau link tentang Surat Elektronik, Sistem Dokumen Elektronik, Sistem Pendukung Keputusan, Kolaborasi Dan Koordinasi, Manajemen Pelaporan Pemerintahan, Sistem Administrasi Dprd, Sistem Pemilu Daerah, Katalog Hukum, Peraturan Dan Perundang-Undangan, Sistem Informasi Dan Manajemen Data Pembangunan, Perencanaan Pembangunan Daerah, Sistem Pengadaan Barang Dan Jasa, Pengelolaan Dan Monitoring Proyek, Sistem Evaluasi Dan Informasi Hasil Pembangunan, Surat Anggaran, Sistem Kas Dan Perbendaharaan, Sistem Akuntansi Daerah, Pengadaan Pns, Sistem Absensi Dan Penggajian, Sistem Penilaian Kinerja Pns, Sistem Pendidikan Dan Latihan, Pengelolaan Barang Daerah, Katalog Barang Daerah, Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Perusahaan Daerah yang terdapat pada website pemerintah.

Tabel 3. Rekapitulasi layanan pemerintah kepada warga negara

NO R1 R2 R3 R4 R5 R6
W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4
26 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1
27 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
29 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1
30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
31 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1
32 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1
33 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0
37 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
38 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
39 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1
40 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1
41 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1
42 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1
43 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1
44 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1
45 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1
46 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1
8 9 11 15 16 10 11 15 17 11 11 14 14 11 11 7 3 9 10 15 10 16 11 16

Tabel diatas menunjukkan hasil yang ditanyakan kepada responden mengenai layanan pemerintah kepada warga negara yaitu tentang informasi Kependudukan, Perpajakan Dan Retribusi, Pendaftaran Dan Perijinan, Bisnis Dan Investasi, Pengaduan Masyarakat, Kesehatan, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Industri Dan Perdagangan, Jaring Pengaman Sosial, Transportasi, Jalan Dan Jembatan, Terminal Dan Pelabuhan, Sarana Umum, Publikasi Informasi Umum Dan Keperintahan, Kehutanan, Pertanian, Peternakan Dan Perkebunan, Perikanan Dan Kelautan, Pertambangan Dan Energi, Pariwisata, Dan Industri Kecil Dan Menengah.

Tabel 4. Layanan pemerintah kepada dunia usaha

NO R1 R2 R3 R4 R5 R6
W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4
47 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1
1 2 2 2 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1

Tabel diatas menunjukkan hasil dari responden mengenai informasi tentang layanan pemerintah kepada dunia usaha. Informasi yang ingin di dapat yaitu informasi mengenai tata ruang dan lingkungan hidup, potensi daerah.

Dari hasil rekapitulasi layanan antar lembaga pemerintah di dapat total jawaban responden yang akan dibuat persentase pada tabel berikut:

Tabel 5. Rekapitulasi layanan e-government

NO WEBSITE % WEB R
W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4
WEBSITE R1 1 1 1 1 100 100 100 100 100
R2 1 1 1 1 100 100 100 100
R3 1 1 1 1 100 100 100 100
R4 1 1 1 1 100 100 100 100
R5 1 1 1 1 100 100 100 100
R6 1 1 1 1 100 100 100 100
G2G R1 3 4 4 4 12,5 16,7 16,7 16,7 21,2
R2 6 5 6 9 25 20,8 25 37,5
R3 6 5 4 5 25 20,8 16,7 20,8
R4 6 3 5 5 25 12,5 20,8 20,8
R5 5 5 5 6 20,8 20,8 20,8 25
R6 7 6 5 6 29,2 25 20,8 25
R 5 4,67 4,67 6 20,8 19,4 19,4 25
G2C R1 8 9 11 15 38,1 42,9 52,4 71,4 58,7
R2 16 10 11 15 76,2 47,6 52,4 71,4
R3 17 11 11 14 81 52,4 52,4 66,7
R4 14 11 11 7 66,7 52,4 52,4 33,3
R5 3 9 10 15 14,3 42,9 47,6 71,4
R6 10 16 11 16 47,6 76,2 52,4 76,2
R 13,7 10 11 14,7 65,1 47,6 52,4 69,8
G2B R1 1 2 2 2 50 100 100 100 62,5
R2 0 1 1 2 0 50 50 100
R3 1 1 1 1 50 50 50 50
R4 1 1 1 1 50 50 50 50
R5 1 1 1 1 50 50 50 50
R6 0 0 1 1 0 0 50 50
R 0,67 1,33 1,33 1,67 33,3 66,7 66,7 83,3

Dari tabel diatas dapat diketahui jawaban responden terbanyak untuk menemukan website e-government pemerintah daerah sebesar 100%. Untuk Layanan antar lembaga pemerintah responden untuk website pemerintah sumatera selatan (W1) sebesar 20,8%, untuk website kota Madya Palembang (W2) sebesar 19,4%, untuk website kota Madya Prabumulih sebesar 19,4% dan untuk website Kabupaten Ogan Komering Ulu (W4) sebesar 25%, sehingga didapat rata-rata layanan antar lembaga pemerintah sebesar 21,2%.

Untuk Layanan pemerintah kepada warga negara responden untuk website pemerintah Sumatera Selatan (W1) memberikan jawaban sebesar 65,1%, untuk website kota Madya Palembang (W2) sebesar 47,6%, untuk website kota Madya Prabumulih sebesar 52,4% dan untuk website Kabupaten Ogan Komering Ulu (W4) sebesar 59,8%, sehingga didapat rata-rata layanan pemerintah kepada warga negara didapat sebesar 58,7%. Sedangkan hasil jawaban responden untuk layanan pemerintah kepada dunia usaha untuk website pemerintah sumatera selatan (W1) sebesar 33,3%, untuk website kota Madya Palembang (W2) sebesar 66,7%, untuk website kota Madya Prabumulih sebesar 66,7% dan untuk website Kabupaten Ogan Komering Ulu (W4) sebesar 83,3%, sehingga didapat rata-rata layanan pemerintah kepada dunia usaha didapat sebesar 62,5%.

Tabel 6. Usability Learnability

W1 W2 W3 W4 3 2 1 0 R
LEARN ABILITY R1 2 1 2 1 0 50 50 0 23
R2 2 2 2 2 0 100 0 0
R3 1 1 1 1 0 0 100 0
R4 2 2 1 1 0 50 50 0
R5 3 2 1 1 0 0 50 0,3
R6 2 2 2 2 0 100 0 0
Rata-Rata 0 50 42 0
W1 W2 W3 W4 3 2 1 0 R
LEARN ABILITY R1 2 2 2 2 0 100 0 26
R2 2 2 2 2 0 100 0 0
R3 1 1 0 1 0 0 75 25
R4 0 0 0 0 0 0 0 100
R5 0 0 1 1 0 0 50 50
R6 1 1 2 2 0 50 50 0
Rata-Rata 0 42 35 29

Dari tabel 6 didapat usability tentang tulisan dan menu-menu yang digunakan pada website pemerintah. Responden menyatakan 50% website menampilkan tulisan yang dapat dibaca dengan jelas dan 42% responden menyatakan bahwa informasi yang diinginkan dapat dicari dengan mudah. Namun rata-rata usabilitylearnability didapat rata-rata sebesar 25% ((23%+26%/2)).

Tabel 7. Usability Effiency

W1

W2

W3

W4

YA

TDK

EFFICIENCY

R1

0

1

1

1

75

25

R2

1

1

1

1

100

0

R3

0

0

0

0

0

100

R4

0

0

0

0

0

100

R5

0

0

0

0

0

100

R6

1

1

1

1

100

0

Rata-rata

46

54

Dari table 7 didapat bahwa kecepatan menemukan informasi berdasarkan menu-menu yang terdapat pada website adalah sebesar 46%.

Tabel 8. Usability Error

W1

W2

W3

W4

ADA

TDK

ERROR

R1

0

0

0

0

0

100

R2

0

0

0

0

0

100

R3

0

0

0

0

0

100

R4

1

0

0

0

25

75

R5

1

0

0

0

25

75

R6

0

0

0

0

0

100

Rata-rata

8.3

92

Dari table 8 didapat bahwa 92% responden tidak menemukan adanya error pada menu atau link yang ada pada website pemerintah.

Tabel 9. Usability Memorability

W1

W2

W3

W4

ING

MEMORABILITY

R1

1

1

1

1

100

R2

1

1

1

1

100

R3

1

1

1

1

100

R4

1

1

1

1

100

R5

1

1

1

1

100

R6

1

1

1

1

100

Rata-rata

100

Dari table 9 di dapat data bahwa 100% responden dapat mengingat nama website e-government yang mereka aktifkan.

Tabel 10. Usability Satisfaction

W1

W2

W3

W4

M

T

SATISFACTION

R1

1

1

1

1

100

0

R2

0

0

0

0

0

100

R3

1

0

0

1

50

50

R4

1

0

0

0

25

75

R5

1

1

1

1

100

0

R6

1

1

1

1

100

0

Rata-rata

63

38

Dari table 10 didapat bahwa 63% responden akan mengunjungi kembali website pemerintah dan 38% responden menyatakan ragu (tidak mengunjungi website kembali)

5.KESIMPULAN

Setelah dilakukan pengolahan data maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

  1. Dari variabel yang digunakan pada kuisioner di dapat bahwa 100% responden dapat menemukan website e-government pemerintah daerah.
  2. Dari layanan e-government didapat bahwa layanan antar lembaga pemerintah sudah terlaksana sebesar 21,2%, layanan pemerintah kepada warga negara sudah terlaksana sebesar 58,7% dan layanan pemerintah kepada dunia usaha sebesar 62,50%.
  3. Dari Uji ketergunaan (usability) terhadap website didapatkan bahwa kemudahan pengguna dalam menyelesaikan tugas (learnability) sebesar 25%, kecepatan menyelesaikan tugas (Efficiency) dengan kemudahan mendapatkan informasi sebesar 46%, pengguna dapat mengingat kembali alamat website (memorability) sebesar 100%, Kesalahan (error) yang terdapat pada website rata-rata sebesar 8,3% sedangkan tingkat kepercayaan (satisfaction) responden terhadap website sebesar 63%.

DAFTAR PUSTAKA

  1. Bagus Panca Putra, Pemanfaatan internet oleh peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Bogor, 2003, http://www.pustaka-deptan.go.id/publikasi/pp122033.pdf di unduh Oktober 2010
  2. Graifhan Ramadhani, Pengenalan Internet, 2003, http://dhani.singcat.com/ files/pengenalan_internet.pdf di unduh Oktober 2010.
  3. Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik pemrintahan dan Otonomi Daerah, Grasindo, Jakarta, 2006, http://www.books.google.co.id di akses Oktober 2010
  4. Himma Dewiyana, Uji Ketergunaan Antarmuka Situs Web Perpustakaan Universitas Sumatera Utara, Pustaha, Universitas Sumatera Utara, 2008
  5. Insan Lanang Diekara, Berkenalan dengan dunia website, http://www.cybernetix.or.id/download/web.pdf di unduh Oktober 2010
  6. Jacob Nielson, Usability 101:Introduction to usability, http://www.useit.com/ alertbox/20030825.html, di akses Oktober 2010
  7. Retno Dewi Broto, Ripto Wibowo, Sudanar Budyo, I Wayan S. Wicaksana, Djuharsa MD, Evaluasi website e-Government instansi pemerintah daerah, Universitas Guna Darma, Indonesia
  8. Yuhefizar, Cara Mudah Membangun Website Interaktif Menggunakan Content Manajemen System Joomla (CMS), Elex Media Komputindo, Jakarta, 2009, http://www.books.google.co.id di akses Oktober 2010

Buka password windows dengan Ubuntu

Lupa memang masalah yang biasa dihadapi manusia. Jika lupa password login Windows, ada cara untuk memulihkannya dengan menggunakan sistem operasi Ubuntu Linux.

Hal pertama yang perlu dilakukan adalah membuat Live CD atau Live USB Flashdisk Ubuntu Linux. Ubuntu Live ini akan digunakan untuk booting ke sistem dan melakukan prosedur yang dibutuhkan untuk membongkar password Windows tadi.

Cara paling mudah untuk melakukan itu adalah dengan men-download UNetBootin dan menjalankannya. Aplikasi sederhana ini akan men-download versi Ubuntu yang dipilih dan melakukan instalasi pada flashdisk yang Anda siapkan.

Tahap kedua adalah menginstall utility Open Source bernama chntpw. Hal ini dilakukan dari Ubuntu dengan menjalankan Synaptic Package Manager.

Untuk bisa mendapatkan chntpw, Synaptic Package Manager harus diarahkan untuk melihat pada penyimpanan aplikasi Universe. Hal itu bisa dilakukan dengan mengklik menu Settings > Repositories pada jendela Synaptic. Kemudian, centang pilihan ‘Community-maintained Open Source software (universe)’ dan klik Close.

Setelah itu, klik tombol Reload dan Synaptic akan men-download informasi paket terbaru dari Universe. Setelah selesai, ketikkan chntpw pada kotak Quick Search.

Jika sudah muncul, centang kotak di sisi tulisan chnptw, pilih ‘Mark for Installation’. Lalu klik Apply untuk menginstalnya.

Tahap ketiga adalah mengubah password Windows dengan chntpw.

1. Mount hardisk / drive yang berisi instalasi Windows Anda
2. Buka hardisk itu (klik Places) dan catat label drive yang muncul pada menu bar jendela file browser
3. Buka jendela Terminal (Applications > Accessories > Terminal)
4. Ketik perintah berikut pada Terminal:
cd / media
ls
5. Ketik: cd [label hardisk yang tadi Anda catat]
6. ketik: cd WINDOWS/system32/config
7. Untuk mengubah password Administrator, ketikkan perintah: sudo chntpw SAM
8. Akan muncul beberapa perintah yang bisa Anda pilih, perintah paling aman adalah membuat password jadi kosong. Lakukan ini dengan menekan angka ‘1’, lalu tekan ‘y’ untuk konfirmasi
9. Pilih ‘2’ untuk mengubah password ke kata tertentu, namun hal ini memiliki risiko error lebih besar
10. Untuk mengubah password user lain (non-administrator), ketikkan perintah berikut (dari Terminal): sudo chntpw –u [nama user] SAM

Sumber: detik(dot)com

Smoga bermanfaat