PAJAK PENGHASILAN PASAL 25

PAJAK PENGHASILAN PASAL 25

Pajak penghasilan (PPh) pasal 25 adalah angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh WP untuk setiap bulan dalam pajak berjalan. Angsuran PPh pasal 25 tersebut dapat dijadian sebagai kredit pajak terhadap pajak yang terhutang atas seluruh penghasilan WP pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam SPT dalam tahunan PPh.

1. Cara Menghitung PPh Pasal 25
Besarnya angsuran PPh pasal 25 adalah sebesar PPh yang terhutang menurut SPT tahunan PPh tahun pajak yang lalu dikurangi dengan PPh yang dipotong atau dipungut serta PPh yang dibayar atau terutang di Luar Negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 21, 22, 23, dan 24 kemudian dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam memperoleh penghasilan tersebut.
Contoh :
PPh terhutang berdasarkan tahunan 2001 Rp 50.000.000,00
Dikurangi :
a. PPh yang dipotong pemberi kerja (pasal 21) Rp 15.000.000,00
b. PPh yang dipungut pihak lain (PPh Pasal 22) Rp 10.000.000,00
c. PPh yang dipotong pihak lain (PPh Pasal 23) Rp 2.500.000,00
d. Kredit PPh Luar Negeri (PPH Pasal 24) Rp 7.500.000,00
Jumlah Kredit Pajak Rp 35.000.000,00
Sisa yang harus dibayar Rp 15.000.000,00
Besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar sendiri setiap bulan untuk tahun ini (tahun 2002) :
Rp 15.000.000,00 : 12 bulan = Rp 1.250.000,00
Apabila PPh sebagaimana dimaksud dalam contoh diatas berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh untuk sebagian yang meliputi masa 6 bulan dalam tahun 2001, maka besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri setiap bulan dalam tahun 2002 adalah :
Rp 15.000.000,00 : 6 bulan = Rp 2.500.000,00

2. Besarnya PPh pasal 25 untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan
Batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh adalah 3 bulan setelah tahun pajak berakhir, maka untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT PPh besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh WP adalah sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu, dengan syarat tidak kurang dari rata-rata angsuran bulanan pajak yang lalu.
Contoh :
SPT tahunan PPh disampaikan oleh WP pada bulan Maret 2001, maka besarnya angsuran pajak yang harus dibayar oleh WP untuk bulan Januari dan Februari 2002 sebesar angsuran pajak bulan Desember 2001 misalnya sebesar Rp 1 juta. Namun apabila dalam September 2001 diterbitkan keputusan pengurangan angsuran pajak menjadi nihil, sehingga angsuran-angsuran pajak sejak bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2001 menjadi nihil. Maka besarnya angsuran pajak yang harus dibayar oleh WP setiap bulan untuk Januari sampai Februari 2002 adalah berdasarkan perhitungan rata-rata angsuran bulanan tahun yang lalu yaitu :
(9 bulan x Rp 1.000.000,00) : 12 bulan = Rp 750.000,00

3. Surat Ketetapan Pajak Dasar Perhitungan Angsuran PPh Pasal 25
Surat Ketetapan Pajak dapat dipakai sebagai dasar perhitungan angsuran PPh pasal 25, dalam hal sebagai berikut :
a. Apabila telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak untuk dua tahun sebelum SPT PPh tahun lalu, yang menghasilkan angsuran pajak lebih besar daripada angsuran pajak berdasarkan SPT PPh tersebut, maka besarnya angsuran pajak dihitung berdasarkan surat ketetapan pajak tahun pajak yang terakhir.
b. Apabila dalam tahun pajak yang berjalan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) untuk dua tahun sebelumnya yang menghasilkan jumlah angsuran lebih besar daripada jumlah angsuran pajak bulan lalu, maka besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan SKP tahun pajak terakhir dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan SKP.
Contoh :
Berdasarkan SPT tahunan Pajak Penghasilan 2001 yang disampaikan oleh WP dalam bulan Maret 2002 perhitungan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sebesar Rp 1.250.000,00. dalam bulan Juni 2001 telah diterbitkan SKP tahun 2000 yang menghasilkan besarnya angsuran pajak setiap bulan sebesar Rp 1.500.000,00.
Besarnya angsuran PPh mulai bulan Maret 2002 sebesar Rp 1.500.000,00 dengan perhitungan angsuran pajak menurut SKP 2000, sedangkan angsuran pajak bulan Januari dan Februari 2002 adalah berdasarkan perhitungan rata-rata angsuran bulanan tahun pajak 2001.
Selanjutnya apabila dalam bulan Oktober 2002 diterbitkan SKP untuk tahun pajak 2001 yang menghasilkan angsuran pajak untuk setiap bulan sebesar Rp 1.750.000,00 maka besarnya angsuran pajak untuk / mulai bulan November 2002 sebesar Rp 1.750.000,00.

4. Angsuran PPh Pasal 25 untuk setiap bulan dan sesudah adanya Keputusan Mengenai Kelebihan Pembayaran Pajak
Apabila adanya PPh yang terutang menurut SPT tahunan PPh tahun pajak yang lalu lebih kecil dari jumlah yang telah dibayar, dipotong atau dipungut selama tahun pajak yang bersangkutan, dan oleh karena WP mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran atau permohonan untuk memperhitungkan dengan hutang pajak lain, sebelum Dirjen Pajak memberikan keputusan mengenai pengembalian atau perhitungan kelebihan pembayaran tersebut, maka besarnya angsuran pajak untuk setiap bulan adalah sama dengan angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu, dengan syarat tidak lebih kecil dari rata-rata angsuran bulanan tahun pajak yang lalu.
Setelah dikeluarkan Keputusan Dirjen Pajak, maka angsuran pajak untuk bulan-bulan berikutnya setelah tanggal keputusan itu, dihitung berdasarkanjumlah pajak yang terutang menurut keputusan tersebut.
Contoh :
SPT Tahunan PPh 2001 disampaikan oleh WP dalam bulan Maret 2002 menunjukkan kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp 40.000.000,00 sedangkan angsuran bulanan dalam tahun 2001 Rp 1.000.000,00. DJP menerbitkan SKP bulan Agustus yang menghasilkan besarnya angsuran pajak untuk setiap bulan menjadi nihil.
Berdasarkan keputusan ini maka besarnya angsuran pajak setiap bulan untuk bulan Januari sampai dengan Agustus 2002 adalah sebesar Rp 1.000.000,00 dan mulai bulan September 2002 adalah nihil.

5. Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 25
1. PPh Pasal 25 haurs dibayar / disetor selambat-lambatnya tanggal 15 bulan takwin berikutnya setelah masa pajak terakhir.
2. Wajib Pajak diwajibkan untuk menyampaikan SPT Masa selambat-lambatnya 20 hari setelah pajak berakhir.

6. Penghitungan PPh Pasal 25 dalam Hal-hal Tertentu
Yang dimaksud dengan penghitungan PPh Pasal 25 dalam hal-hal tertentu adalah penghitungan dalam hal :
a. WP berhak atas Kompensasi Kerugian.
b. WP memperoleh penghasilan tidak teratur.
c. WP diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh.
d. SPT PPh Tahunan yang lalu disampaiakn setelah lewat batas waktu yang ditentukan.
e. WP membetulkan sendiri SPT Tahunan PPh yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran sebelum pembetulan.
f. Terjadi perubahan keadaan usaha atau kerugian WP.

7. Wajib Pajak Berhak Atas Kompensasi Kerugian
Contoh :
a. Penghasilan neto PT Amalia 2001 Rp 120.000.000,00
b. Sisa Kerugian tahun sebelumnya yang masih dapat
dikompensasikan Rp 150.000.000,00
c. Sisa kerugian yang belum dikompensasikan
Tahun 2001 Rp 30.000.000,00

Dari data diatas tersebut diminta menghitung :
1. Besarnya penghasilan yang dipakai sebagai dasar penghitungan angsuran PPh Pasal 25
2. PPh terutang tahun 2001
3. Besarnya angsuran PPh bulanan tahun 2002
Penghitungan :
1. Besarnya penghasilan yang dipakai sebagai dasar penghitungan angsuran PPh Pasal 25 :
Penghasilan neto PT.Amalia Tahun 2001 sebesar Rp 120.000.000,00
Sisa kerugian yang belum dikompensasikan 2001 Rp 30.000.000,00
Penghasilan yang dipakai sebagai dasar
penghitungan angsuran PPh Pasal 25 Rp 90.000.000,00

2. PPh terutang :
10% x Rp 50.000.000,00 Rp 5.000.000,00
15% x Rp 40.000.000,00 Rp 6.000.000,00
Jumlah Rp 11.000.000,00

3. Dalam tahun 2001 tidak ada PPh yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan tidak ada Kredit Pajak Luar Negeri (PPh Pasal 24) sehingga besarnya angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan masing-masing sebesar :
Rp 11.000.000,00 : 12 Bulan = Rp 916.666,00

8. Wajib Pajak Memperoleh Penghasilan Tidak Teratur
Penghasilan teratur adalah penghasilan yang lazim diterima setiap bulan sepanjang tahun, sedangkan penghasilan tidak teratur adalah penghasilan yang diterima secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam setiap tahun pajak.
Dalam hal Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur, maka besarnya angsuran PPh Pasal 25 adalah sama dengan yang dihitung dengan dasar penghitungan PPh terutang dikurangi dengan PPh yang dipotong atau dipungut, dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh di kreditkan sesuai ketentuan pasal 21, 22, 23, dan 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan, kemudian dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Contoh :
Penghasilan teratur (neto) WP PT. Amalia dari usaha dagang dalam tahun 2003 sebesar Rp 148 juta, dan penghasilan tidak teratur dari mengkontrakkan rumah selama 3 tahun yang dibayar sekaligus pada tahun 2003 sebesar Rp 72.000.000,00. mengingat penghasilan yang tidak teratur tersebut diterima pada tahun 2003, maka penghasilan yang dipakai sebagai dasar penghitungan angsuran PPh Pasal 25 pada tahun 2004 adalah hanya dari penghasilan teratur tahun 2003 saja. Dalam tahun 2003 WP tersebut telah dipungut PPh Pasal 22 oleh pihak lain sebesar Rp 2.900.000,00 maka angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun 2004 dihitung sebagai berikut :
Penghasilan neto (teratur) Rp 148.000.000,00
Pajak Penghasilan Terutang :
10% x Rp 50.000.000,00 Rp 5.000.000,00
15% x Rp 50.000.000,00 Rp 7.500.000,00
30% x Rp 48.000.000,00 Rp 14.400.000,00
Jumlah Rp 26.400.000,00

Kredit Pajak :
Pajak Penghasilan Pasal 22 Rp 2.900.000,00
Besar Angsuran PPh Pasal 25 Rp 24.000.000,00
Angsuran PPh Pasal 25 tahun 2004 :
Rp 24.000.000,00 : 12 bulan Rp 2.000.000,00

9. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun yang lalu Disampaikan Setelah Lewat Batas Waktu

Apabila surat keputusan Pemberitahuan Tahunan Pajak (SPT Tahunan) tahun yang lalu disampaikan setelah lewat waktu yang ditentukan yaitu selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhirnya tahun pajak, maka besarnya angsuran PPh Pasal 25 dihitung berikut ini :
Contoh :
PT.Jaya menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2003 pada tanggal 25 Mei 2004, dengan data sebagai berikut :
Penghasilan Neto (Penghasilan Kena Pajak) Rp 600.000.000,00. Pajak penghasilan terutang :
10% x Rp 50.000.000,00 Rp 5.000.000,00
15% x Rp 50.000.000,00 Rp 7.500.000,00
30% x Rp500.000.000,00 Rp150.000.000,00
Jumlah Rp162.500.000,00

PPh Pasal 22, 23, 24, tahun 2003 yang dapat dikreditkan sebesar Rp 42.500.000,00 dan angsuran PPh Pasal 25 bulan Desember Rp 8.000.000,00.
Angsuran PPh Pasal 25 dalam tahun 2004 sebagai berikut :
a. Angsuran PPh Pasal 25 untuk bulan Januari dan Februari 2004 masing-masing sebesar Rp 8.000.000,00 yaitu sama besarnya dengan angsuran bulan Desember 2003.
b. Demikian juga angsuran PPh Pasal 25 untuk bulan Maret danApril 2004 masing-masing Rp 8.000.000,00.
c. Angsuran PPh Pasal 25 untuk bulan Maret s/d Desember 2004 :
Rp 120.000.000 00 : 12 bulan = Rp 10.000.000,00
d. Angsuran PPh Pasal 25 untuk bulan Maret dan April 2004 terdapat kekurangan masing-masing sebesar :
Rp 10.000.000,00 – Rp 8.000.000,00 = Rp 2.000.000,00
Untuk bulan Maret 2004 ditambah dengan bunga 2% per bulan dihitung sejak 16 April s/d 25 Mei atau 2 bulan = 2 x 2% x Rp 2.000.000,00 = Rp 80.000,00. Untuk bulan April 2004 ditambah bunga dihitung sejak 16 Mei s/d 25 Mei atau selama satu bulan :
1 x 2% x Rp 2.000.000,00 = Rp 40.000,00.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *