Sekolah Dasar (SD), Menengah Pertama (SMP) dan Menengah Atas (SMA) sedang mempersiapkan diri untuk mengadapi Ujian Nasional (UN) yang digunakan untuk mengevaluasi dan mengendalikan mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Didalam pelaksanaannya, saat ini UN dilakukan dengan dua cara yaitu Paper Based Test (PBT) dan Computer based Test (CBT) atau disebut juga Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

PBT adalah Ujian yang bersifat konvensional dimana lembar soal dan jawaban berbentuk kertas dan diisi dengan pensil hitam. Biasanya PBT ini dilakukan dalam ruangan yang besar dan berkelompok berdasarkan kelas. Dalam pelaksanaannya, jenis ujian ini sering kali banyak menimbulkan masalah, seperti rawan dalam penyiapan bahan ujian, pengadaan dan distribusi naskah soal, kecurangan selama pelaksanaan ujian, membutuhkan biaya, tenaga dan waktu yang banyak. Ditambahkan juga, menurut Setya Hartanto dalam artikelnya tahun 2014 yang berjudul “Dasar Filosofis Pendidikan tentang Ujian Nasional masih perlukah?” mengatakan bahwa UN masih diwarnai kecurangan, membutuhkan biaya besar. Sistem UN hanya menilai kualitas pendidikan secara keseluruhan. Ujian belum mampu mencapai tujuan pendidikan nasional dan UN menghambat kreativitas siswa dan juga hanya dapat mengembangkan kecerdasan kognifif siswa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa PBT adalah Salah satu jenis UN yang kurang effectif dan efisien dalam pelaksanaannya.

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, tahun 2014, untuk pertama kali dilakukan ujicoba UNBK bagi siswa SMP Indonesia yang berada di Singapura dan Kuala Lumpur. Tahun 2015, CBT atau UNBK dilaksanakan secara bertahap di Indonesia dengan harapan dapat menyelesaikan masalah-masalah yang timbul pada saat UN PBT dilaksanakan. UNBK menggunakan sistem semi-online yaitu soal dikirim dari server pusat secara online melalui jaringan internet ke server local yang ada di sekolah. Kemudian ujian siswa dilayani oleh server local secara offline. Selanjutnya hasil ujian dikirim kembali dari server local ke server pusat secara online. Jadi, untuk melaksanakan UNBK pihak sekolah harus mempunyai minimal ruangan dengan computer sesuai dengan requirement, Internet, Intranet, dan Server.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies R Baswedan mendukung pelaksanaan UNBK melalui kebijakan perubahan UN 2015 yang menjelaskan UN bisa mendorong siswa belajar, mendorong guru tuntaskan kompetensi, menjadi standar kompetensi minimum nasional, dapat dipakai sebagai bahan acuan provinsi, adanya ukuran capaian kompetensi pendidikan yang dapat dipakai antar Negara. Maka, Pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat merasakan manfaat dari pelaksanaan UNBK di Indonesia.

Walaupun banyak manfaatnya, pada tahun 2015 masih banyak sekolah-sekolah di Sumatera Selatan terutama di Palembang yang belum siap menerapkan UNBK. Dengan alasan yang beragam, mereka “menolak” untuk melakukan UNBK di sekolah mereka masing-masing. Infrastruktur termasuk koneksi internet, jumlah komputer dan sumber daya manusia yang belum memadai yang menjadi alasan utama bagi sekolah-sekolah untuk tidak mau melakukan UNBK. Sebagai Catatan pada tahun 2015, untuk tingkat SMP, hanya ada satu sekolah yang mengikuti Ujian Nasional berbasis komputer di kota Palembang. Di tingkat SMA hanya ada satu SMA yang mengikuti UNBK melaksanakan UN berbasis komputer. Selanjutnya, dibandingkan SMP dan SMA, ada 6 Sekolah menengah Kejuruan (SMK) di Palembang melaksanakan UNBK pada tahun 2015. Padahal, banyak sekolah-sekolah yang berstandar nasional dan internasional di Palembang yang mempunyai laboratorium komputer dan jaringan internet yang memadai untuk melakukan UNBK pada tahun 2015 tetapi tidak melaksanakan UNBK. Dari informasi tersebut menimbulkan sebuah pertanyaan “Mengapa banyak sekolah-sekolah yang memiliki fasilitas yang baik tetapi tidak mampu melaksanakan UNBK tahun 2015?”

Untuk menjawab pertanyaan dan kesuksesan pelaksanaan UNBK diatas kita tidak boleh hanya melihat dari sudut kesiapan Infrastruktur yang dimiliki oleh sekolah-sekolah di Palembang, tetapi harus melihat dari berbagai sudut atau perspectives. Menurut Wahyudi Kumorotomo (2009) dalam artikelnya yang menginvestigasi faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan dalam penerapan TI di Indonesia yaitu, mengatakan bahwa budaya dan kepemimpinan berpengaruhi dalam impementasi TI di Indonesia.

Jadi, selain faktor infrastruktur TI, menurut Sangjae Lee (2006) dan Nasiopoulos K Dimistrios (2013) mengatakan bahwa salah satu faktor yang paling dominan dalam implementasi TI di organisasi atau institusi adalah kepemimpinan. Hal ini dikarenakan inisiatif, support dan komitmen untuk membangun lingkungan positif dalam implementasi TI. Sudah banyak bukti bahwa keberasian implementasi suatu TI di suatu daerah memang ditentukan oleh para pimpinan d an pejabat yang berwenang dalam implementasi TI. Contoh, Pemda Kabupaten Takalar di Sulawesi Selatan, Kabupaten Serangen, Kebumen di Jawa Tengah, dan kota Surabaya. Jadi contoh-contoh penerapan TI di atas adalah contoh pentingnya support dan komitmen dari pimpinan atau pejabat yang berwenang.

Seperti yang jelaskan di atas, dalam pelaksanaan UNBK juga dibutuhkan support dan komitmen pimpinan seperti Walikota atau Bupati, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta kepala sekolah. Contoh, pada tahun 2015 hanya ada 1 SMA swasta yang ikut dalam UNBK. Hal ini dikarenakan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Palembang memberikan dua opsi jenis UN yang bisa dilakukan oleh sekolah-sekolah di lingkungan kota Palembang. Hasilnya, hanya ada satu SMA swasta yang melaksanakan UNBK. Jadi disini bisa kita lihat ketidakadaan komitmen dari dinas terkait Palembang untuk mendorong sekolah-sekolah untuk melakukan UNBK.

Dikarenakan tidak ada “kebijakan” dari Dinas terkait dalam melakukan UNBK pada tahun 2015, maka kepala sekolah menjadi tidak menjadikan UN sebuah prioritas. Ini dapat dilihat dari perencanaan dan kesiapan pihak sekolah untuk melakukan UNBK pada tahun 2016. Pada tahun ini, cuma ada 42 sekolah yang melaksanakan UNBK dengan rincian 21 dari 128 SMA dari , 13 dari 92 SMK dan 8 dari 252 SMP . Jadi, berdasarkan data ini bahwa kurang lebih hanya 10% sekolah yang akan melaksanakan UNBK tahun 2016.

Faktor yang ketiga adalah budaya dalam organisasi atau instansi. Walaupun pemerintah Indonesia cukup mudah dalam memperoleh akses TI, namun kurangnya visi-misi dari pimpinan dalam penggunaan TI dalam layanan secara online. Seperti yang telah dijabarkan oleh Wahyudi Kumorotomo (2009) mengatakan bahwa penggunaan IT di Indonesia dipenggaruhi oleh faktor budaya masyarakat Indonesia yang belum mendukung. Faktor budaya diantara para pejabat terkait dalam lembaga pemerintahan inilah yang yang sering kali mengakibatkan kurangnya keinginan dan penghargaan terhadap pentingnya implementasi IT di Indonesia. Ada beberapa faktor dalam budaya yang menghambat implementasi tersebut, yaitu faktor ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan. Faktor-faktor ini muncul sebagai ancaman bagi mereka yang takut akan kehilangan jabatan yang sudah mapan. Faktor ini bisa kita lihat dalam penerapan UNBK di Kota Palembang yaitu banyaknya sekolah-sekolah yang bertaraf internasional dan memiliki fasilitas yang bagus tetapi tidak ikut dalam pelaksanaan UNBK pada tahun 2015. Sekolah-sekolah yang selalu unggul dan mempunyai reputasi baik memiliki ketakutan dan khawatir jika nilai UN anak-anak didik mereka tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi ini salah satu faktor pokok dalam penerapan UNBK di sekolah-sekolah. Karena hambatan sikap dan cara berpikir yang sempit diantara pihak berwenang, upaya dalam pelaksanaan UNBK di Indonesia masih sulit dilakukan.

Diskusi di atas dapat disimpulkan bahwa betapa pentingnya hubungan antara infrastruktur TI, kepemimpinan dan budaya dalam pelaksanaan UNBK di Indonesia. Sehingga kita tidak dapat mengatakan faktor Infrastruktur TI merupakan satu-satunya faktor yang menyebabkan kesuksesan dalam pelaksanaan UNBK, tetapi faktor kepemimpinan dan budaya merupakan faktor dominan yang berpengaruh dalam kesuksesan dalam keberhasilan pelaksanaan UNBK di Indonesia, khususnya di Palembang. Jadi, hendaklah setiap pimpinan memberikan motivasi yang tinggi agar lembaganya mulai menggunakan UNBK.

Download Infrastruktur TI Kepemimpinan dan Budaya dalam keberhasilan UNBK