Fitriasuri

1. PENDAHULUAN

Fakta menunjukkan bahwa sepanjang tahun 70-an dan 80-an Indonesia mengalami pertumbuhan yang berkelanjutan dan stabilitas politik yang cukup mantap. Pemerintah pusat bertugas mengatur pembangunan di seluruh daerah untuk menjamin stabilitas persatuan dan kesatuan serta menutupi kelemahan sumber daya manusia yang ada. Akibatnya dalam jangka panjang, timbul ketimpangan dan ketidakadilan serta lambatnya pembangunan infrastruktur dan kelembagaan sosial ekonomi di daerah.

Pola yang sentralistik yang berlaku pada masa sebelum otonomi daerah pada saat itu dianggap mematikan inisiatif dan kreativitas daerah. Kewenangan yang selama ini diberikan kepada Daerah tidak disertai dengan pemberian infrastruktur yang memadai, penyiapan sumber daya manusia yang profesional, dan pembiayaan yang adil. Kondisi di atas menyebabkan tidak terciptanya kemandirian Daerah, tetapi justru ketergantungan Daerah terhadap Pemerintah Pusat. Hal inilah yang mendorong munculnya gagasan otonomi daerah yang diharapkan dapat memberikan sedikit keleluasaan bagi daerah untuk mengatur aktivitasnya sendiri tanpa campur tangan yang terlalu banyak dari pemerintah pusat.

Gagasan otonomi daerah tersebut akhirnya terwujud dengan terbitnya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Selanjutnya UU No. 22 tahun 1999 diperbarui dengan UU no.32 tahun 2004. Otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten dan kota ini akan dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Pelimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, dan pemanfaatan dan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Sebagai instrumen kebijakan, APBD menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. APBD juga berperan sebagai sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja .

Secara garis besar, pengelolaan (manajemen) keuangan daerah dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah. Kedua komponen tersebut akan sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Konsekuensi logis pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999 yang telah diperbaharui dengan UU no 32 tahun 2004 menyebabkan perubahan dalam manajemen keuangan daerah. Perubahan tersebut antara lain adalah perlunya dilakukan budgeting reform atau reformasi anggaran.

Reformasi anggaran meliputi proses penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran. Proses penyusunan, mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran daerah. Perbedaan lain yang mendasar dalam reformasi anggaran adalah sistem penyusunan anggaran yang bersifat bottom-up . Sistem yang melibatkan manajer atau pimpinan yang lebih rendah ini sering disebut dengan istilah partisipasi. Melalui reformasi anggaran ini diterapkan juga struktur organisasi yang desentralisasi sehingga pemerintah daerah mempunyai kekuasaan dan tanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Pemerintah kota Palembang adalah salah satu dari pemerintahan daerah yang telah berkomitmen untuk mewujudkan Good Government Governance yang menjadikan partisipasi sebagai bagian dalam aktivitas pemerintahan. Pada laporan realisasi anggaran diperlihatkan bahwa anggaran pembangunan memperlihatkan kinerja realisasi yang cukup meningkat setelah era reformasi tahun 1998/1999 sampai dengan tahun 2001. Namun sejak tahun 2001/ 2002 kembali mengalami penurunan .

Gambar 1

Sumber : Pemkot Palembang_ E-Goverment Web Sites

Sejak tahun 2003 anggaran pemerintah daerah tidak lagi terbagi atas anggaran rutin, pembangunan . berikut data pencapaian realisasi anggaran untuk tahun 2004 dan 2005:

Gambar 2.

Sumber : Bagian pembangunan pemerintah kota Palembang

Data yang ada menunjukkan bahwa sejak diterapkannya reformasi anggaran di tubuh pemerintah daerah, pencapaian realisasi anggaran pembangunan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Namun sejak tahun 2003 kembali terjadi penurunan pencapaian anggaran atau dengan kata lain terjadi peningkatan senjang anggaran.

Berdasarkan uraian di atas masalah yang akan dibahas dalam penelitian kali ini adalah : (1)Apakah ada pengaruh partisipasi anggaran terhadap senjang (senjang) anggaran?, (2)Apakah komitmen organisasi mempengaruhi hubungan antara partisipasi dan senjang anggaran?, (3)Apakah desentralisasi berpengaruh terhadap hubungan antara partisipasi anggaran dan senjang anggaran?, (3)Apakah ketidakpastian lingkungan berpengaruh terhadap hubungan antara partisipasi anggaran dan senjang anggaran?

Tujuan dalam penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui pengaruh partisipasi terhadap senjang anggaran, (2) Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap hubungan antara partisipasi dan senjang anggaran, (3)Untuk mengetahui pengaruh desentralisasi terhadap hubungan antara partisipasi anggaran dan senjang anggaran, (4) Untuk mengetahui pengaruh ketidakpastian lingkungan terhadap hubungan antara partisipasi anggaran dan senjang anggaran.

Adapun manfaat atau kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah : (1)Bagi Praktisi, hasil penelitian ini akan bermanfaat untuk melihat pengaruh unsur perilaku, struktur organisasi dan kondisi lingkungan organisasi dalam kaitan dengan sistem anggaran yang dapat menyebabkan senjang anggaran serta memberi masukan tentang sistem pengendalian anggaran yang diperlukan, (2)Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada akademisi dalam menjelaskan dan memberi pemahaman mengenai mengapa senjang anggaran terjadi dan bagaimana mengantisipasinya, (3) Bagi pihak lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan dapat digunakan sebagai acuan untuk lebih lanjut bagi perancangan sistem pengendalian anggaran.

Proses penyusunan anggaran menurut Mulyadi (1993; 171) merupakan proses penetapan peran dalam usaha mencapai sasaran. Pada proses penyusunan anggaran akan ditetapkan siapa yang bertugas melaksanakan suatu aktivitas dan juga sumber daya yang disediakan untuk kegiatan tersebut. Sebuah organisasi membutuhkan anggaran untuk menerjemahkan keseluruhan strategi ke dalam rencana dan tujuan jangka pendek dan jangka panjang (Hansen dan Mowen ;1997)

Anggaran itu sendiri menurut Mulyadi (1993;488) merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, yang diukur dalam satuan moneter dan satuan ukuran lain yang mencakup jangka waktu satu tahun. Selanjutnya menurut Carruth ( Paul J, Carruth and Dean W. DiGregiro , 2003: 15) penganggaran terkait dengan 3 skala prilakunya yaitu :

1. Partisipasi dalam penyiapan anggaran

2. Penggunaan anggaran untuk perencanaan dan pengendalian

3. Penggunaan anggaran untuk melihat penyimpangan nilai.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa anggaraan adalah komitmen manajemen tentang aktivitas yang direncanakan dan target yang ingin dicapai disertai sumber daya yang dibutuhkan. Melihat definisi dan proses penyusunan anggaran maka dapat dikatakan anggaran sangat penting perannya bagi organisasi.

Meskipun anggaran memberikan banyak manfaat tetapi anggaran juga memiliki kelemahan. Menurut Argyris anggaran yang disusun terlalu kaku atau target yang ditetapkan dalam anggaran terlalu sulit untuk dicapai dapat menyebabkan anggaran dirasakan terlalu menekan. Sikap tertekan yang ditimbulkan dapat berdampak kepada ketegangan karyawan dan pada akhirnya menyebabkan anggaran tidak efisien (Fitri , 1998; 14).

Proses penyusunan anggaran pada dasarnya dapat dibuat dengan berbagai macam pendekatan. Antara lain pendekatan Top-Down (Dari atas ke bawah), Bottom up (Dari Bawah ke atas ) dan pendekatan partisipatif. Pendekatan partisipatif adalah proses penyusunan anggaran yang melibatkan manajer dalam penyusunan estimasi anggaran (Self Imposed Budget) (Garison dan Noren, 2000;402). Menurut Horngren (1996;269) partisipasi adalah keterlibatan dalam penyusunan anggaran.

Beberapa definisi partisipasi anggaran yang menurut beberapa pakar adalah sebagai berikut (Fitri, 1998; 14) :

1. Partisipasi adalah suatu proses dimana individu-individu yang terlibat didalamnya dan mempunyai pengaruh pada penyusunan target anggaran dan kinerjanya akan dievaluasi dan kemungkinan akan dihargai atas dasar pencapaian target anggaran mereka

2. Partisipasi adalah suatu proses pengambilan keputusan bersama antara dua pihak atau lebih yang akan membawa pengaruh pada masa yang akan datang bagi para pembuat keputusan.

3. Partisipasi adalah sebagai tingkat keikutsertaan manajer dalam menyusun anggaran dan pengaruh anggaran tersebut terhadap pusat pertanggungjawaban manajer yang bersangkutan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penganggaran partisipatif adalah proses penganggaran yang melibatkan manajer yang bertanggung jawab baik di level menengah atau pun rendah. Sejumlah keunggulan lain yang biasanya diungkapkan atas anggaran partisipatif ini (Garrison/Noreen , 2000:402) adalah:

1. Setiap orang pada semua tingkatan organisasi diakui sebagai anggota tim yang pandangan dan penilaiannya dihargai oleh manajemen puncak.

2. Orang yang berkaitan langsung dengan suatu aktivitas mempunyai kedudukan terpenting dalam pembuatan estimasi anggaran. Estimasi anggaran yang dibuat oleh orang semacam itu cenderung lebih akurat dan andal.

3. Orang lebih cenderung mencapai anggaran yang penyusunannya melibatkan orang tersebut. Sebaliknya, orang kurang terdorong untuk mencapai anggaran yang didrop dari atas.

4. Suatu anggaran partisipatif mempunyai sistem kendalinya sendiri yang unik sehingga jika mereka tidak dapat mencapai anggaran , maka yang harus mereka salahkan adalah diri mereka sendiri. Disisi lain jika anggaran diberikan oleh atasan, mereka akan selalu berdalih bahwa anggarannya tidak masuk akal atau tidak realistis untuk diterapkan dan dicapai.

Selain memiliki kelebihan proses penganggaran partisipatif juga memiliki kelemahan. Berikut ini beberapa kelemahan yang dapat ditimbulkan proses penganggaran partisipatif menurut beberapa ahli yaitu (Fitri, 1998; 16) :

1. Timbulnya partisipasi semu (pseudo participation) yaitu kelihatannya berpartisipasi tetapi pada kenyataannya tidak berpartisipasi. Partisipasi semu ini terjadi apabila manajer tingkat atas memegang kendali total atas proses penyusunan anggaran dan mencari dukungan partisipasi bawahannya. Bawahan tidak dapat memberikan pendapat mereka. Atasan hanya berusaha untuk mendapatkan penerimaan formal dari bawahannya atas anggaran yang disusun, bukan mencari masukan dalam menyusun anggaran

2. Dalam kondisi yang paling ideal sekalipun penganggaran partisipatif memberikan kesempatan kepada para manajer untuk menentukan rencana anggarannya. Kesempatan ini dapat digunakan secara negatif sehingga menimbulkan konsekuensi disfungsional bagi organisasi. Konsekuensi disfungsional tersebut adalah munculnya senjang anggaran.

3. Partisipasi bawahan dalam penyusunan anggaran dapat mengakibatkan mereka menetapkan anggaran yang relative longgar atau mudah untuk dicapai, sehingga akan menimbulkan senjang yang memperkecil prestasi atau kinerja yang diharapkan. Hal ini terjadi karena para manajer mengetahui bahwa prestasi mereka akan dinilai berdasarkan anggaran tersebut. Namun partisipasi dapat juga menurunkan senjang jika partisipasi yang terjadi adalah partisipasi yang sebenarnya sehingga komunikasi antara atasan dan bawahan menjadi efektif dan dapat menurunkan keinginan manajer bawah melakukan senjang.

Menurut Garrison dan Noreen (2000; 408) Dalam metode penganggaran yang partisipatif juga tetap dibutuhkan review oleh manajer yang lebih tinggi untuk menghindari Budgetary Slack (Kelonggaran Anggaran) yang mengarah kepada inefisiensi dan pemborosan.

Pada saat seorang bawahan mengetahui bahwa kinerja mereka akan dinilai berdasarkan tingkat pencapaian atau realisasi dari anggaran yang mereka buat maka dalam proses penyusunan anggaran akan ada kecenderungan membuat target yang mudah untuk dicapai sehingga mereka berkesempatan memperoleh reward atau penghargaan dari organisasi. Luka dan Onsi dalam Yuwono (1999;39) berpendapat bahwa bawahan berusaha menciptakan senjangan dalam anggaran perusahaan selama proses penyusunan anggaran dengan memasukkan perkiraan atau peramalan yang bias terhadap kondisi perusahaan di masa mendatang.

Beberapa peneliti sebelumnya menyatakan bahwa senjang anggaran dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk tingkat partisipasi bawahan dalam penyusunan anggaran (Fitri, 1999;3). Adanya partisipasi memungkinkan bawahan memberitahukan informasi pribadinya kepada atasannya untuk dapat dimasukkan ke dalam anggaran sehingga dalam pelaksanaannya nanti oleh bawahan sesuai dengan sasaran dan target kinerja.

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa proses penganggaran mengandung komitmen manajemen untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Kemudian hasil proses penganggaran sebaik proses penganggaran partisipatif juga ditentukan oleh komitmen pelaksananya. Oleh karena itu komitmen karyawan atau sumber daya manusia dalam pelaksanaan proses penganggaran sangat diperlukan untuk mendapat hasil yang optimal.

Menurut Porter (dalam Kuncoro, 2002;1) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai kekuatan yang bersifat relatif dari individu dalam mengidentifikasikan keterlibatan dirinya kedalam bagian organisasi. Hal ini dapat ditandai dengan tiga hal, yaitu :

1. Penerimaan terhadap nilai-nilai dan tujuan organisasi.

2. Kesiapan dan kesedian untuk berusaha dengan sungguh-sungguh atas nama organisasi.

3. Keinginan untuk mempertahankan keanggotaan di dalam organisasi (menjadi bagian dari organisasi).

Desentralisasi adalah suatu konsep rancangan pengendalian (Abernethy, Bouwens,Lent, 2005;14) . Desentralisasi dikatakan juga sebagai suatu batasan dimana tanggung jawab pengambilan keputusan didelegasikan ke level yang lebih rendah para struktur vertikal suatu organisasi (Chow, Shields, Wu, 1996;10). Menurut Rodrigues (1996; 166) Desentralisasi adalah otoritas dan pertanggungjawaban kinerja yang didelegasikan ke kantor pada regional yang lebih rendah termasuk perencanaan dan strateginya. Maka dalam struktur organisasi yang desentralisasi manajer diberi otonomi untuk perencanaan dan pengendalian yang lebih luas. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa desentralisasi adalah suatu keadaan di mana manajer atau pimpinan pada level yang lebih rendah memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan. Kebutuhan akan struktur yang desentralisasi timbul karena adanya keinginan sub unit manajer untuk memiliki otoritas yang lebih agar dapat merespon secara cepat dan melakukan perubahan atas kondisi persaingan (Abernethy, Bouwens,Lent, 2001;7)

Struktur pemerintahan yang desentralisasi tewujud dengan diawali oleh adanya otonomi daerah. Gagasan otonomi daerah menurut Mardiasmo ( 2002;1 ) bertolak dari pemikiran untuk menjamin terjadinya efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan demokratisasi nilai-nilai kerakyatan dalam praktik penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dirasakan sangat kurang pada masa Orde Baru. Selanjutnya otonomi daerah membawa perubahan pada paradigma pertumbuhan menjadi paradigama pemerataan pembangunan yang lebih adil dan berimbang (Mardiasmo ; 2002;2).

Konsekuensi logis pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999 yang telah diperbaharui dengan UU no 32 tahun 2004 menyebabkan perubahan dalam manajemen keuangan daerah. Perubahan tersebut antara lain adalah perlunya dilakukan budgeting reform atau reformasi anggaran. Aspek utama budgeting reform menurut Mardiasmo (2002;5) adalah perubahan dari traditional budget ke performance budget. Secara garis besar terdapat perbedaan mendasar antara kedua hal ini yaitu dalam hal penyusunan anggaran yang bersifat bottom-up. Pendekatan semacam ini menurut Garrison&Noreen , (2000:402) adalah pendekatan yang partisipatif dalam proses penyusunan anggaran . Pada traditional budget, sentralisasi penyiapan anggaran, ditambah dengan informasi yang tidak memadai menyebabkan lemahnya perencanaan anggaran. Sebagai akibatnya adalah munculnya budget padding atau budgetary slack (Mardiasmo; 2002;5) .

Lingkungan eksternal adalah lingkungan yang berada diluar organisasi dan perlu dianalisis untuk menentukan kesempatan (opportunities) dan ancaman (threath) yang akan dihadapi perusahaan. Terdapat dua perspektif untuk mengkonseptualisasilkan lingkungan eksternal yaitu (Yurniwati, 2005 ; 42) :

1. Pertama, perspektif yang memandang lingkungan eksternal sebagai wahana yang menyediakan sumberdaya (resources). Perspektif pertama berdasar pada premis bahwa lingkungan eksternal merupakan wahana yang menyediakan sumber daya yang kritikal bagi kelangsungan hidup perusahaan. Perspektif ini juga mengandung makna potensi eksternal dalam mengancam sumberdaya internal yang dimiliki perusahaan. Pemogokan, deregulasi, perubahan undangundang, misalnya, berpotensi merusak sumberdaya internal yang dimiliki perusahaan.

2. Kedua perspektif yang memandang lingkungan eksternal sebagai sumber informasi. Perspektif kedua mengaitkan informasi dengan ketidakpastian lingkungan (environmental uncertainty). Ketidakpastian lingkungan mengacu pada kondisi lingkungan eksternal yang sulit diramalkan perubahannya. Hal ini berhubungan dengan kemampuan anggota organisasi dalam pengambilan keputusan (decision making).

2. METODOLOGI PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada pemerintah kota palembang khususnya manajer tingkat menengah dan bawah atau kepala bagian dan kepala seksi yang terkait dengan penyusunan anggaran pada pemerintahan kota Palembang .

Kerangka Penelitian

Penelitian ini bersifat kausalitas yaitu meneliti pengaruh dalam hubungan sebab akibat. Adapun kerangka penelitiannya seperti gambar di bawah ini:

Gambar 3

Paradigma Penelitian

Desain Penelitian

Desain riset pada penelitian ini adalah desain kausal. Desain kausal menurut Husein (2003;41) berguna untuk mengukur hubungan antara variabel riset, atau untuk menganalisis bagaimana pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Sifat hubungan yang mungkin terjadi di antara variabel-variabel ini ada tiga kemungkinan yaitu simetris, asimetris, dan timbal balik. Hubungan simetris terjasi jika ada dua variabel berfluktuasi bersamaan tetapi kita menganggap diantara keduanya tidak ada hubungan apa-apa. Hubungan timbal balik terjadi bilamana dua variabel saling mempengaruhi atau memperkuat satu sama lain. Sedangkan hubungan asimetris adalah hubungan yang terjadi akibat dari variabel bebas terhadap variabel tidak bebasnya.

Desain Proses Analisis

Proses Analisis dimulai dengan analisa Deskriptif terhadap gambaran umum responden. Selanjutnya dilakukan uji statistik untuk analisa kuantitatif sebagai langkah pengujian hipotesis.

Operasionalisasi Variabel

Untuk pengukuran dalam penelitian ini akan digunakan alat ukur atau instrumen penelitian yang disusun berdasarkan dimensi , faktor dan indikator dari masing-masing variabel. Variabel –variabel yang terlibat dalam penelitian ini adalah :

1. Variabel Independen, Variabel independen dalam penelitian ini adalah Partisipasi Anggaran (X1)

2. Variabel Dependen, Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah variabel Senjangan Anggaran / Senjang Anggaran (Y).

3. Variabel Moderator, Variabel ini disebut juga variabel ke dua. Variabel moderator dalam penelitian ini adalah Komitmen Organisasi (K), Desentralisasi (D) dan Ketidakpastian Lingkungan (L).

Adapun dimensi bagi masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

1. Indikator Variabel Anggaran :

· Keterlibatan

· Pengaruh

1. Komitmen Organisasi

· Sikap

· Kehendak

1. Desentralisasi

· Otoritas dalam pengambilan keputusan

1. Ketidakpastian Lingkungan

· Informasi tentang suatu even dalam memutuskan sesuat

· Pengetahuan (knowledge) tentang keputusan organisasi

· Kemampuan memperkirakan dampak di masa depan

1. Senjang Anggaran

· Kecenderungan seseorang untuk menciptakan senjang anggaran

Sumber dan Pengumpulan data

Data akan diperoleh dengan penyebaran kuesioner yang dijadikan instrumen untuk mengukur variabel-variabel penelitian yang ada. Kuesioner akan disebarkan pada sampel yang terpilih sesuai dengan tujuan penelitian. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh manajer tingkat atas sampai tingkat rendah yang ada di pemerintahan kota palembang dan terlibat dalam penyusunan anggaran. Untuk Pemerintah Kota Palembang terdiri dari Sekda yang membawahi 3 asisten, 7 bagian dan 30 sub bagian. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh kepala bagian dan kepala sub bagian. Sampel ditentukan dengan teknik sensus yaitu teknik pengambilan sampel dengan menggunakan seluruh populasi sebagai sampel.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan adalah statistik parametris dengan alat analisa multiple regresion dengan interaksi yang menghubungkan ssatu variabel dependen dengan beberapa variabel independen dalam satu model prediksi

Untuk menguji hipotesa satu, dua dan 3 diformulasikan sebagai berikut :

Y = b0 + b1P + e ( 1 )

Y = b0 + b1P + b2 K + b3 PK + e ( 2 )

Y = b0 + b1P + b2 D + b3 PD + e ( 3 )

Y = b0 + b1P + b2 L + b3 PL + e ( 4 )

Dimana :

Y = Senjang / Senjang Anggaran

P = Partisipasi Anggaran

K = Komitmen Organisasi

D = Desentralisasi

L = Ketidakpastian Lingkungan

3. PEMBAHASAN

Deskripsi

Variabel Penelitian ini terdiri dari variabel independen yaitu Partisipasi Anggaran, variabel dependen yaitu variabel senjang anggaran, variabel moderator yaitu Komitmen Organisasi, Desentralisasi dan Ketidakpastian Lingkungan. Untuk menganalisa variabel-variabel tersebut diambil dari skor rata-rata jumlah skor dari komponen masing-masing variabel kemudian membuat interval untuk masing-masing nilai pada setiap variabel.

Jarak interval (r) ditentukan dengan formula sebagai berikut :

Dengan menggunakan rumus di atas, maka dapat di hitung jarak interval yang digunakan adalah 0,79.

Berikut ini adalah deskripsi masing-masing variabel penelitian:

1. Variabel Partisipasi Anggaran

Rata-rata skor responden terhadap 6 pertanyaan mengenai partisipasi anggaran 2,73 yang artinya partisipasi yang dirasakan responden dalam penyusunan anggaran cukup tinggi

2. Variabel Senjang Anggaran

Rata – rata skor responden terhadap variabel ini adalah 2,69 yang artinya kecenderungan responden untuk menciptakan senjang dalam penyusunan anggaran cukup tinggi

3. Variabel Komitmen organisasi

Rata – rata skor responden terhadap variabel ini adalah 3,76 yang artinya komitmen organisasi responden dalam pekerjaannya tinggi.

4. Variabel Desentralisasi

Rata – rata skor responden terhadap variabel ini adalah 2,51yang artinya tingkat desentralisasi agak rendah.

5. Variabel Ketidakpastian Lingkungan

Rata – rata skor responden terhadap variabel ini adalah 2,48 yang artinya tingkat Ketidakpastian Lingkungan agak rendah.

Karakteristik Responden

Penelitian ini menggunakan alat penelitian berupa kuisioner yang disebarkan kapada seluruh kepala bagian dan kepala sub bagian yang ada di kantor pemerintah kota palembang. Responden terdiri dari 37 orang terbagi atas 7 orang Kepala Bagian dan 30 orang Kepala Sub Bagian. Sebanyak 37 orang responden tersebut terdiri dari 35 orang pria dan 2 orang Wanita. Usia responden tergolong bervariasi antara usia muda dan tua. Lamanya mereka terlibat dalam proses penganggaran cukup bervariasi. Pendidikan terakhir terdiri dari 1 orang Lulusan SMA 27 orang lulusan S1 dan 9 orang lulusan S2.

3.3. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

1. Validitas Instrumen

Tingkat validitas instrumen penelitian diuji mengacu kepada nilai korelasi butir instrumen terhadap nilai totalnya dibandingkan dengan nilai r-tabel. Butir instrumen dinyatakan valid jika korelasi butir instrumen terhadap total lebih besar dari r-tabel. Untuk N = 37 dan taraf signifikansi 95 % maka r-tabel adalah 0,325. Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa semua butir pertanyaan untuk partisipasi anggaran, senjang anggaran, komitmen organisasi, desentralisasi dan ketidakpastian lingkungan valid karena nilai korelasi (Pearson Correlation) > dari r table (0,325).

2. Reliabilitas Instrumen

Penelitian ini menggunakan koefisien alpha atau Cronbach’s Alpha untuk mengukur tingkat reliabilitas atau konsistensi internal diantara butir-butir pertanyaan dalam suatu instrumen. Item pengukuran dikatakan reliabel jika memiliki nilai koefisien lebih besar dari 0,6. Nilai reliabilitas konsistensi internal ditunjukkan melalui hasil pengujian berikut ini :

Tabel 1. Rekapitulasi Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach’s Alpha > 0,6	Keterangan
Partisipasi Anggaran	0,6831	Reliabel
Senjang Anggaran	0,7036	Reliabel
Komitemen Organisasi	0,6342	Reliabel
Desentralisasi	0,8324	Reliabel
Ketidakpastian Lingkungan	0,9217	Reliabel

Sumber : Peneliti

Berdasarkan hasil pengujian diatas maka dapat dikatakan bahwa seluruh instrumen diatas adalah valid dan reliabel.

3.4. Uji Regresi Berganda untuk pembuktian hipotesa

1. Pembuktian Hipotesis pertama, H1 = Partisipasi yang tinggi dalam organisasi akan menurunkan senjang anggaran.

Berikut ini hasil pengujian hipotesis 1 tentang hubungan antara partisipasi anggaran dengan senjang anggaran:

Tabel 2 Rekapitulasi Uji Hipotesis 1

Variabel	B		Beta	T	Sig.
Konstanta	4,960			1,914	0,064
Partisipasi Anggaran	0,354		0,357	2,262	0,03
R = 0,357 R2 = 0,128 F hitung = 5,116 Sig f = 0,03		F tabel = 4,11 ( u/ df =1 dk=35 A= 5 %) T tabel = 2,021 Alpha = 5 %

Sumber : Peneliti

Berdasarkan hasil pengujian diatas maka terlihat bahwa ada hubungan yang bersifat pengaruh antara variabel partisipasi anggaran dengan variabel senjang anggaran karena R > 0. Pengaruh tersebut juga terbukti signifikan karena F hitung > F tabel. Selain itu pula dibuktikan melalui tingkat signifikansi f < alpha yang ditentukan sebesar 5 %.

2. Pembuktian Hipotesis Kedua H2:

Ada Pengaruh komitmen organisasi terhadap hubungan partisipasi dengan senjang anggaran.

Berikut ini hasil pengujian hipotesis 2 tentang ada atau tidaknya interaksi antara komitmen organisasi dengan partisipasi yang mempengaruhi senjang anggaran:

Tabel 3. Rekapitulasi Uji Hipotesis 2

Variabel	B		Beta	T	Sig.
Konstanta	30,584			1,921	0,063
Partisipasi Anggaran	-1.725		-1,741	-1,1787	0,083
Komitmen Organisasi	-0,067		-1,305	-1,485	0,147
Interaksi Partisipasi dan Komitmen Organisasi (P*Ko)	0,0556		2,969	2,065	0,047
R = 0,654 R2 = 0,428 F hitung = 8,223 Sig f = 0,000		F tabel = 2,88 ( u/ df =3 dk=33 A= 5 %) T tabel = 2,021 Alpha = 5 %

Sumber : Peneliti

Berdasarkan hasil pengujian diatas maka terlihat bahwa ada hubungan yang bersifat pengaruh antara variabel partisipasi anggaran dan variabel komitmen organisasi dengan variabel senjang anggaran karena R > 0. Pengaruh tersebut juga terbukti signifikan karena F hitung > F tabel. Selain itu pula dibuktikan melalui tingkat signifikansi f < alpha yang ditentukan sebesar 5 %.

Berdasarkan harga koefisien t untuk variabel P dan Ko secara sendiri –sendiri terhadap S dimana t-hitung < t-tabel dan sig t- hitung > 5 % maka dapat dikatakan tidak terdapat pengaruh secara signifikan antara komitmen organisasi terhadap senjang anggaran atau jika dilihat dari tingkat signifikansi 10 % pengaruhnya secara signifikan hanya ada pada partisipasi. Namun interaksi antara kedua variabel ini berpengaruh secara signifikan terhadap senjang anggaran terlihat dari nila t hitung > t tabel dan signifikansi t hitung < 5 %. Selain itu dapat dilihat pula bahwa pengaruh komitmen organisasi terhadap hubungan partisipasi dengan senjang adalah negatif atau memperlemah artinya dengan adanya komitmen organisasi yang tinggi, partisipasi dapat menurunkan senjang.

3. Pembuktian Hipotesis Ketiga, H3 : Ada Pengaruh desentralisasi terhadap hubungan partisipasi dengan senjang anggaran

Berikut ini hasil pengujian hipotesis 3 tentang ada atau tidaknya interaksi antara Desentralisasi dengan partisipasi anggaran yang mempengaruhi senjang anggaran:

Tabel 4. Rekapitulasi Uji Hipotesis 3

Variabel	B		Beta	T	Sig.
Konstanta	-12,247			-1,231	0,227
Partisipasi Anggaran	1,205		1,216	2,110	0,042
Desentralisasi	1,152		1,790	1,683	0,102
Interaksi Partisipasi dan Desentralisasi (P*D)	0,0551		-1,474	-1,389	0,174
R = 0,520 R2 = 0,271 F hitung = 4,080 Sig f = 0,014		F tabel = 2,88 ( u/ df =3 dk=33 A= 5 %) T tabel = 2,021 Alpha = 5 %

Sumber :Peneliti

Berdasarkan hasil pengujian diatas maka terlihat bahwa ada hubungan yang bersifat pengaruh antara variabel partisipasi anggaran dan variabel Desentralisasi dengan variabel senjang anggaran karena R > 0. Pengaruh tersebut juga terbukti signifikan karena F hitung > F tabel. Selain itu pula dibuktikan melalui tingkat signifikansi f < alpha yang ditentukan sebesar 5 %.

Berdasarkan harga koefisien t untuk variabel P dan D secara sendiri –sendiri terhadap S dimana t-hitung < t-tabel dan sig t- hitung > 5 % maka dapat dikatakan tidak terdapat pengaruh secara signifikan Desentralisasi terhadap senjang anggaran. Begitu pula dengan interaksi antara partisipasi dan desentralisasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap senjang anggaran.

4. Pembuktian Hipotesis Keempat, H4: Ada Pengaruh antara ketidakpastian lingkungan terhadap hubungan partisipasi dengan senjang anggaran.

Berikut ini hasil pengujian hipotesis 4 tentang ada atau tidaknya interaksi antara ketidakpastian lingkungan dengan partisipasi anggaran yang mempengaruhi senjang anggaran:

Tabel 5. Rekapitulasi Uji Hipotesis 4

Variabel	B	Beta	T	Sig.
Konstanta	35,042		3,778	0,001
Partisipasi Anggaran	-1,661	-1,676	-3,058	0,004
Ketidakpastian Lingkungan	-0,932	-2,630	-3,214	0,003
Interaksi Partisipasi dan Ketidakpastian Lingkungan (P*Ko)	0,0626	3,816	3,733	0,001
R = 0,701 R2 = 0,492 F hitung = 10,647 Sig f = 0,000	F tabel = 2,88 ( u/ df =3 dk=33 A= 5 %) T tabel = 2,021 Alpha = 5 %

Sumber : Peneliti

Berdasarkan hasil pengujian diatas maka terlihat bahwa ada hubungan yang bersifat pengaruh antara variabel partisipasi anggaran dan variabel ketidakpastian lingkungan dengan variabel senjang anggaran karena R > 0. Pengaruh tersebut juga terbukti signifikan karena F hitung > F tabel. Selain itu pula dibuktikan melalui tingkat signifikansi f < alpha yang ditentukan sebesar 5%.

Berdasarkan harga koefisien t untuk variabel P dan Kl secara sendiri –sendiri terhadap S dimana t-hitung > t-tabel dan sig t- hitung < 5 % maka dapat dikatakan terdapat pengaruh secara signifikan antara partisipasi dan ketidakpastian lingkungan secara masing-masing terhadap senjang anggaran. Begitu pula dengan interaksi antara partisipasi dan ketidakpastian lingkungan berpengaruh secara signifikan terhadap senjang anggaran.

Selain itu dapat dilihat pula bahwa pengaruh ketidakpastian lingkungan terhadap hubungan partisipasi dengan senjang adalah negatif atau memperlemah artinya dengan adanya ketidakpastian lingkungan yang tinggi, partisipasi dapat menurunkan senjang.

Berdasarkan uji regresi baik secara tunggal terhadap senjang anggaran maupun pada uji regresi berganda dengan interaksi terhadap variabel lain terlihat bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara partisipasi terhadap senjang anggaran. Pengaruh tersebut secara tunggal bersifat positif dan signifikan. Berdasarkan hasil ini artinya adanya partisipasi yang tinggi dapat berpengaruh terhadap naiknya senjang anggaran.

Hasil diatas bertentangan dengan teori penganggaran yang menyebutkan bahwa proses yang partisipatif dalam penyusunan anggaran ditujukan untuk menurunkan kemungkinan terjadinya senjang . Namun sejalan dengan teori tentang kelemahan yang dapat ditimbulkan oleh partisipasi yang antara lain adalah kemungkinan timbulnya anggaran yang relatif longgar. Berdasarkan hasil diatas dapat disimpulkan bahwa adanya proses partisipasi dalam penyusunan anggaran dapat berdampak negatif pada kemungkinan anggaran relatif longgar dan mengarah kepada timbulnya senjang anggaran. Untuk itu sejalan dengan pendapat Garrison dan Noren (200; 408) bahwa dalam partisipasi tetap dibutuhkan review oleh manajer yang lebih tinggi untuk menghindari Budgetary slack ( Senjang Anggaran ).

Disisi lain jika dilihat dari pengaruh partisipasi terhadap senjang dengan interaksi variabel moderator hasilnya menunjukkan simpulan yang berbeda. Pada interaksi antara partisipasi dengan komitmen organisasi hasilnya menunjukkan pengaruh yang negatif artinya partisipasi dengan komitmen organisasi yang tinggi justru menurunkan senjang. Begitu pula dengan interaksi antara partisipasi dan ketidakpastian lingkungan menunjukkan pengaruh yang negatif artinya partisipasi ditengah kondisi yang ketidakpastian lingkungannya tinggi akan menurunkan senjang. Untuk pengaruh partisipasi terhadap senjang dengan interaksi faktor desentralisasi menujukkan pengaruh positif artinya partisipasi ditengah desentralisasi yang tinggi dapat menaikkan senjang. Berdasarkan hasil tersebut dapat dilihat bahwa pengaruh partisipasi dapat diperkuat atau diperlemah oleh faktor lain dalam hal ini variabel moderator penelitian. Penjelasan lebih rinci terhadap ketiga hal diatas akan dijelaskan pada penjelasan berikutnya.

Berdasarkan hasil analisa regresi berganda (pembuktian hipotesis 2) terbukti bahwa ada hubungan yang bersifat pengaruh antara variabel partisipasi anggaran dan komitmen organisasi terhadap senjang anggaran dan pengaruh tersebut signifikan. Selain itu terbukti pula bahwa interaksi antara partisipasi anggaran dan komitmen berpengaruh secara signifikan. Dari koefisien regresi P sebesar -1,725 interaksi kedua variabel ini justru memperlemah hubungan partisipasi dengan senjang anggaran artinya semakin tinggi komitmen dan partisipasi maka senjang anggaran akan semakin tinggi.

Berdasarkan hasil analisa regresi berganda (pembuktian hipotesis 3) terbukti bahwa ada hubungan yang bersifat pengaruh antara variabel partisipasi anggaran dan desentralisasi terhadap senjang anggaran dan pengaruh tersebut signifikan. Namun pengaruh interaksi antara partisipasi anggaran dan desentralisasi tidak terbukti secara signifikan mempengaruhi anggaran. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaruh tersebut hanya secara pasrial atau sendiri sendiri dan bukan karena interaksi antara variabel partisipasi dan senjang anggaran.

Selain itu terbukti pula bahwa pengaruh yang signifikan hanya ada pada pengaruh partisipasi dengan senjang anggaran sedangkan untuk pengaruh desentralisasi dengan senjang anggaran secara parsial tidak signifikan. Penelitian ini tidak berhasil membuktikan bahwa ada pengaruh yang signifikan atas interaksi antara partisipasi dan desentralisasi terhadap senjang anggaran. Hasil ini mendukung penelitian Andarini (2005) yang menyatakan tidak ada pengaruh yang signifikan antara interaksi desentralisasi dan partisipasi anggaran terhadap kinerja anggaran. Pada sisi lain terlihat bahwa dari koefisien regresi P sebesar 1,205 berarti adanya desentralisasi memperkuat pengaruh partisipasi terhadap senjang anggaran meskipun interaksi keduanya tidak signifikan.

Berdasarkan hasil analisa regresi berganda (pembuktian hipotesis 4) terbukti bahwa ada hubungan yang bersifat pengaruh antara variabel partisipasi anggaran dan ketidakpastian lingkungan terhadap senjang anggaran dan pengaruh tersebut signifikan. Selain itu terbukti pula bahwa pengaruh interaksi antara partisipasi anggaran dan ketidakpastian lingkungan terbukti secara signifikan mempengaruhi anggaran. Selain itu terbukti pula bahwa pengaruh yang signifikan secara parsial juga terdapat pada hubungan partisipasi dengan senjang anggaran. Begitu pula dengan pengaruh ketidakpastian lingkungan dengan senjang anggaran secara parsial signifikan.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisa yang telah dilakukan serta sesuai dengan tujuan penelitian maka diambil kesimpulan antara lain:

1. Partisipasi secara signifikan berpengaruh positif terhadap senjang anggaran yang artinya dapat menaikkan senjang anggaran. Namun hubungan tersebut dapat diperkuat atau diperlemah oleh variabel lain dalam hal ini diperkuat oleh desentralisasi dan diperlemah oleh komitmen organisasi dan ketidakpastian lingkungan.

2. Pengaruh interaksi antara komitmen organisasi dan partisipasi terhadap senjang anggaran adalah pengaruh yang negatif artinya partisipasi dalam kondisi komitmen organisasi yang tinggi dapat menurunkan senjang anggaran.

3. Pengaruh interaksi antara desentralisasi dan partisipasi terhadap senjang anggaran tidak dapat dibuktikan secara signifikan namun pengaruh partisipasi pada kondisi adanya desentralisasi terhadap senjang adalah positif artinya dapat menaikkan senjang.

4. Pengaruh interaksi antara ketidakpastian lingkungan dan partisipasi anggaran terhadap senjang anggaran adalah pengaruh yang negatif artinya partisipasi dalam kondisi ketidakpastian lingkungan yang tinggi dapat menurunkan senjang.

DAFTAR PUSTAKA

Abernethy, Margaret A., Bouwens, Jan. & Lent, Laurence Van., 2005., Does Leadership Matter in The Design and Use of Control System (Online), (http:// center.uvt.nl/accounting/abernethy.pdf, diakses 28 Desember 2005)

——————————————————————————–., 2001., Decentralization, Interdependence and Performance Measurement System Design : Sequence and Priorities , CENTER (Online), No.2001-28, (http://amo.uvt.nl/show.cgi?fid=419, diakses 29 Desember 2005)

Andarini, Raden Roro., 2005., Motivasi , Gaya Kepemimpinan dan Desentralisasi sebagai Variabel Pemoderisasi Hubungan antara Partisipasi Anggaran dengan Kinerja pada Organisasi Sektor Publik. Naskah Publikasi. Yogyakarta : Program Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada.

Carruth, Paul J., Di Gregorio, Dean W., 2003., Budgetary Participation and Performance Evaluation : An Empirical Study. Academy of Accounting and Financial Studies Journal, Vol 7 No.2., hal. 13-20

Chow, Chee W., Sheilds, Michael D., Wu, Anne, 1996., The Importance of National Culture in The Design of and Preference for Management Controls for Multinational Operations. Makalah disajikan dalam Comparative Management Accounting Conference di Universty of Siena Italy (Online), (http://imvp.mit.edu/papers/98/141a.pdf, diakses 29 Desember 2005)

Fitri, Fauziah Aida., 1998., Pengaruh Organizational Commitment, Information Asymetry, dan Budget Emphasis dalam hubungan antara Partisipasi dan Slack Anggaran. Tesis tidak diterbitkan. Yogyakarta : Program Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada.

Garrison, Ray H. & Noreen, Eric W., 2000., Akuntansi Manajerial. Jakarta : Salemba Empat.

Hansen, Don R.& Mowen, Maryanne M., 2004., Management Accounting. Jakarta : Salemba Empat.

Horngren, Charles T , Sundem, Gary L. & Stratton, William O. 1996., Introduction to Management Accounting. New Jersey: Prentice Hall, Inc.

Kuncoro, Zainuddin Sri., 2002., Komitmen Organisasi (Online), (http://www.e-psikologi.com , diakses 8 November 2005)

Mardiasmo, 2002., Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah :Jurnal Ekonomi Rakyat (Online), Tahun I No. 4, (http://www.ekonomirakyat.org, diakses 8 November 2005)

Moore, Walter B., Poznanski, Peter J. & Kelsey, Richard., 2000., Apath Analytic Model of Municipal Budgetary Slack Behavior : Proceedings of The Ammerican Society of Business and Behavioral Sciences (Online), Vol 7 No. 1, (http://asbbs.org/files/accounting.pdf, diakses 28 desember 2005)

Mulyadi. 1993., Akuntansi Manajemen: Konsep Manfaat dan Rekayasa. Yogyakarta: STIE YKPN.

Rodrigues, Carl. 1996., International Management : A Cultural Approach. Minneapolis: West Publishing.

Umar, Husein., 2003., Metode Riset Bisnis. Jakarta :PT. Gramedia.

Yurniwati., 2005, Pengaruh Lingkungan Bisnis External dan Perencanaan Strategi terhadap kinerja Perrusahaan Manufaktur, Naskah Publikasi, Bandung: Program Pasca Sarjana Universitas Padjajaran.

Yuwono, Ivan Budi., 1999., Pengaruh Komitmen Organisasi dan Ketidakpastian Lingkungan terhadap Hubungan antara Partisipasi Anggaran dan Senjang Anggaran. Jurnal Bisnis dan Akuntansi, Vol. 1 No. 1 37-55.

Posted in RESEARCH | | 2 Comments »