Implementasi Kebijakan E-Government pada Pemerintah Kota Palembang

Implementasi Kebijakan E-Government pada
Pemerintah Kota Palembang

Dr. Hardiyansyah, M.Si.
hardiyansyah@mail.binadarma.ac.id

Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi,
Universitas Bina Darma, Jalan Ahmad Yani No. 12 Palembang

ABSTRAK
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak yang sangat luas dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk pada pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik. Teknologi informasi dan komunikasi pada bidang pemerintahan, dikenal dengan istilah electronic government atau e-government. Berbagai lembaga pemerintahan, baik pusat maupun daerah sebagian besar telah mengadopsi teknologi e-government dalam pengelolaan pemerintahan. Implementasi e-government di negara-negara maju telah menunjukkan keberhasilan yang luar biasa, pelayanan publik yang dilakukan telah memberikan kepuasan bagi masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang implementasi kebijakan E-Government pada Pemerintah Kota Palembang dilihat dari perspektif model implementasi kebijakan dari Edwards III. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Adapun metode pengumpulan datanya menggunakan observasi participant, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menyatakan bahwa: (1) implementasi kebijakan e-government masih belum optimal; (2) factor komunikasi masih berjalan satu arah. Website dari masing-masing organisasi perangkat daerah baru sebatas publikasi instansi saja; (3) mayoritas sumber daya manusia aparatur masih gaptek (gagap teknologi); (4) struktur organisasi masih terlalu gemuk; (5) sikap implementor (kepala organisasi perangkat daerah) belum menunjukkan komitmen untuk mengimplementasikan kebijakan e-government; dan (5) belum ada regulasi ditingkat daerah yang benar-benar mengikat untuk implementasi e-government.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, E-government, Palembang

PENDAHULUAN
Berbagai lembaga pemerintahan, baik pusat maupun daerah sebagian besar telah mengadopsi teknologi e-government dalam pengelolaan pemerintahan. Implementasi e-government di negara-negara maju telah menunjukkan keberhasilan yang luar biasa, pelayanan publik yang dilakukan telah memberikan kepuasan bagi masyarakat. Keberhasilan implementasi e-government di negara-negara maju tersebut telah mengilhami negara-negara berkembang untuk mengikuti jejak langkah dalam penerapan e-government tersebut. Pemerintah Kota Palembang tidak ketinggalan untuk juga mengadopsi e-government dalam pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik. Semua organisasi perangkat daerah, mulai dari kantor walikota, secretariat daerah, dinas, badan, kantor, dan lembaga-lembaga teknis lainnya telah mengimplementasikan e-government dalam pengelolaan organisasinya.
Sejak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah, Kota Palembang mengalami kemajuan yang sangat pesat. Sebelum otonomi daerah, kota Palembang dikenal sebagai kota yang jorok, kotor, dan rawan penodongan. Sekarang kondisi tersebut telah berubah, Palembang telah menjadi kota bersih dan rapi, di berbagai sudut kota telah tumbuh taman-taman kota. Alhasil, atas kerjasama yang baik antara pemerintah kota, masyarakat dan dunia usaha, maka selama lima tahun berturut-turut tahun 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, Palembang mendapat penghargaan kota terbersih dengan memperoleh piala adipura, dan Taman Kota Terbaik se-Indonesia, atas nama Taman Kambang Iwak (Kambang Iwak Family Park). Bahkan Palembang dinobatkan sebagai kota terbersih se-ASEAN (Asean Environment Sustainable City 2008). Berdasarkan prestasi-prestasi tersebut di atas, maka pada tahun 2011 yang lalu, Palembang terpilih dan ditetapkan sebagai penyelenggara SEA Games, dan penyelenggaraannya dinilai sukses.
Melihat berbagai situasi dan kondisi yang dimiliki kota Palembang, maka Palembang sudah menjadi kota metropolitan. Hal ini bisa dilihat dari kepadatan penduduk, tingkat perekonomian, ketersediaan sarana dan prasarana serta variabel penunjang lainnya. Penduduk kota Palembang berjumlah 1,452,840 jiwa (hasil sensus penduduk 2010). Dengan asumsi pertumbuhan penduduk 5 persen per tahun, diperkirakan penduduk Palembang sudah mencapai 1,7 juta jiwa lebih pada 2015. Setelah Palembang menjadi kota metropolitan, maka sangat beralasan bila Palembang melalui kepala daerahnya (walikota) mencanangkan suatu visi strategis, Palembang sebagai kota bertaraf internasional. “Palembang harus jadi kota internasional, minimal di level Asia. Setara dengan Chiang Mai dan Singapura. Sejarah kebesaran Sriwijaya harus kembali,” kata Walikota Palembang (Ir. H. Eddy Santana Putra, M.T.)
Visi tersebut memiliki makna bahwa selama lima tahun kedepan, pembangunan di Kota Palembang memiliki cita-cita untuk mencapai terwujudnya Kota Palembang sebagai salah satu kota internasional yang senantiasa dinamis dalam merespon semua peluang dan tuntutan global, disertai dengan kepedulian tinggi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berbudaya. Terdapat tiga kunci pokok dalam visi Kota Palembang yakni, Kota Internasional, Sejahtera, dan Berbudaya. Kota Internasional mengandung arti bahwa pembangunan di Kota Palembang bertujuan untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, sehingga Kota Palembang memiliki kualitas pelayanan yang berdaya saing internasional, baik dari segi sarana prasarana, maupun sistem birokrasi beserta aparaturnya; Sejahtera bermaksud bahwa pembangunan di Kota Palembang bertujuan untuk mewujudkan kota yang aman, sentosa dan makmur dengan terpenuhinya kebutuhan hidup dasar disemua lapisan masyarakat; Berbudaya mengandung arti bahwa pembangunan di Kota Palembang akan tetap memperhatikan keberadaan dan keragaman budaya lokal, dalam bingkai dan tatanan masyarakat yang senantiasa dijiwai oleh nilai-nilai religius guna mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat (http://www.palembang.go.id/?nmodul=halaman&judul=visi-kota-palembang&bhsnyo=id diaskes 28/5/2012)
Merujuk kepada kota-kota yang sudah terlebih dahulu menjadi kota bertaraf internasional, seperti Jakarta, Medan dan Surabaya, maka keinginan untuk menjadikan Palembang menjadi kota bertaraf internasional, serupa dengan tiga kota di atas, hal ini tentu saja merupakan suatu keniscayaan. Berbagai even dan pertemuan internasional sudah sering dilaksanakan di Palembang, baik even olahraga, seminar, pertemuan, konferensi dan lain-lain. Infrastruktur, sarana dan prasarana, seperti jalan, jembatan, pusat perbelanjaan, kompleks perkantoran, hotel berbintang serta restoran tumbuh subur. Palembang telah pula memiliki Bandar Udara internasional, Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II. Bandara ini telah digunakan sebagai bandara embarkasi haji. Bandara ini telah mendapatkan penghargaan sebagai bandara terbaik kategori pelayanan prima dari Kementerian Perhubungan beberapa waktu lalu, dan yang tidak kalah pentingnya adalah fasilitas olahraga yang bertaraf internasional (telah digunakan untuk even SEA Games).
Berbagai kebijakan telah dihasilkan guna men-support pelaksanaan dan perwujudan visi kota Palembang tersebut, termasuk diantaranya adalah implementasi kebijakan e-government. Sebagai indicator dari kota yang bertaraf internasional, maka implementasi e-government di lingkungan Pemerintah Kota Palembang merupakan suatu keharusan. Pada kawasan kantor walikota Palembang, masyarakat dapat mengakses internet secara gratis, termasuk di kawasan mall, kampus, sekolah dan taman-taman hiburan. Berbagai warnet (warung internet) muncul bagai jamur di musim hujan. Artinya, masyarakat sudat tidak asing lagi dengan yang namanya internet. Sudah tidak ada alasan bagi pemerintah Kota Palembang untuk mengimplementasikan e-government. E-Government sudah menjadi program nasional sejak tahun 2003. Melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-government, pemerintah menyatakan e-government sebagai arah strategis pengembangan layanan kepemerintahan yang harus diimplementasikan di tingkat pusat maupun daerah. Pada kenyataannya, hingga saat ini realisasi e-government belum menggembirakan. Masih banyak lembaga pemerintah, baik di pusat maupun daerah, yang belum menganggap e-government sebagai prioritas (Adronafis, 2012)
Menurut Kurniawan dalam Hardiyansyah (2011), terminologi “e-government” dapat diartikan sebagai kumpulan konsep untuk semua tindakan dalam sektor publik (baik di tingkat Peme¬rintah Pusat maupun Pemerintah Daerah) yang melibatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka mengoptimalisasi proses pelayanan publik yang efisien, transparan dan efektif. Sejalan hal tersebut, Purbo menyatakan bahwa e-government bukan cuma sekedar memasang komputer di kantor masing-masing, karena e-government mempunyai banyak konsekuensi sosial budaya bagi peme¬rintah (terutama pemerintah daerah), karena e-government sebetulnya akan memaksa mereka bekerja secara profesional, bekerja bersih, tidak melaku¬kan korupsi, tidak pungli dan lain-lain, karena komputer tidak bisa dibohongi dan tidak bisa mentolerir penipuan-penipuan, untuk itu aparat pemda harus diubah paradigmanya sebelum e-government ini bisa dijalankan dengan baik (Hardiyansyah, 2011).
Implementasi kebijakan tentang e-government pada Pemerintah Kota Palembang telah dijalankan, semua organisasi perangkat daerah, mulai dari kantor walikota, sekretariat daerah, dinas, badan, kantor, dan badan usaha milik daerah telah memiliki website. Pertanyaannya adalah; sejauhmana implementasi kebijakan e-government dalam rangka mensukseskan visi dan misi Pemerintah Kota Palembang? Berkenaan dengan latar belakang tersebut, maka judul artikel ini adalah: “Implementasi Kebijakan E-government pada Pemerintah Kota Palembang.”

METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan analisis kualitatif. Adapun metode pengumpulan datanya menggunakan observasi participant, wawancara, dan studi dokumentasi. Informan dalam penelitian ini aparatur/pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Palembang yang memahami implementasi e-government pada dinas instansi yang ada. Sedangkan dokumentasi diperoleh dari berbagai literature, regulasi, dan referensi terkait serta alamat website dari masing-masing organisasi perangkat daerah (sekretariat daerah, dinas, badan, dan kantor) yang telah telah mempunyai website. Seperti contoh website Pemkot Palembang dengan alamat http://www.palembang.go.id/ dan website Dinas Tata Kota dengan alamat http://tatakota.palembang.go.id/ dan dinas, badan serta kantor yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi kebijakan
Implementasi kebijakan terdiri dari tiga unsur utama yang saling berkaitan satu sama lain sebagai suatu sistem. Menurut Smith (1987), ketiga unsur utama tersebut meliputi: “(1) unsur pelaksana (implementator); (2) adanya program yang akan dilaksanakan, dan; (3) target groups”. Pada tingkat pemerintahan, pihak yang terutama berkewajiban melaksanakan kebijakan publik adalah unit-unit administratif atau unit-unit birokrasi (Ripley & Grace A. Franklin, 1986). Selanjutnya Smith dalam Quade (1977) menyebutnya dengan istilah “implementing organization,” maknanya adalah birokrasi pemerintah bertanggungjawab dalam melaksanakan kebijakan publik. Sementara itu Abdul Wahab (2008) mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah “Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatur proses implementasinya.”
Implementasi kebijakan yang baik, bila tidak dilakukan dengan baik pasti hasilnya tidak akan baik, demikian pula sebaliknya. Edward III mengemukakan bahwa: “…implementasi kebijakan merupakan salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik, mungkin juga akan mengalami kegagalan, jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.” (Winarno, 2007)
Demikian penting kebijakan publik yang dijelaskan di atas, bukan sekedar produk yang dilahirkan oleh suatu lembaga ataupun deretan daftar hasil pekerjaan seperti peraturan, keputusan dan lain-lain, tetapi tanpa pelaksanaannya hanyalah sebuah pajangan tak bermakna. Implementasi kebijakan akan berhasil manakala para aktor yang terlibat mengikuti secara saksama dari awal perumusan kebijakan tersebut, hingga pelaksanaannya. Demikian juga dengan implementasi kebijakan e-government. Implementasi e-government artinya pelaksanaan pemerintahan dengan sistem online. Dengan adanya online system ini, masya¬rakat dapat memanfaatkan banyak waktunya un¬tuk melakukan aktivitas yang lain sehingga diha¬rapkan produktifitas pun dapat meningkat, baik tingkat daerah maupun tingkat nasional. Dapat dikatakan bahwa secara garis besar e-government mempunyai banyak keuntungan, antara lain: (1) Peningkatan kualitas pelayanan. Pelayanan pu¬blik dapat dilakukan selama 24 jam, berkat ada¬nya teknologi internet. (2) Dengan menggunakan teknologi online, banyak proses yang dapat dila-kukan dalam format digital, hal ini akan banyak mengurangi penggunaan kertas (paperwork) pro¬ses akan menjadi lebih efisien dan hemat. (3) Database dan proses terintegrasi (akurasi data lebih tinggi. mengurangi kesalahan identitas dan Iain-lain). (4) Semua proses dilakukan secara transparan, karena semua proses berjalan secara online (Hardiyansyah, 2011).
Menurut Edwards III dalam Winarno (2007) bahwa dalam mengkaji implementasi kebijakan, terlebih dahulu perlu diajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: “What are the preconditions for successful policy implementation? What are the primary obstacles to successful policy implementation?” Maksudnya, apa prasyarat untuk keberhasilan implementasi kebijakan? Apa hambatan utama keberhasilan implementasi kebijakan? Edwards berusaha menjawab dua pertanyaan penting ini dengan menguraikan empat faktor atau variabel krusial dalam implementasi kebijakan. Faktor-faktor atau variabel-variabel tersebut adalah: communication, resources, dispositions or attitudes, and bureaucratic structur. Faktor-faktor atau variabel-variabel tersebut berpengaruh terhadap implementasi kebijakan dan bekerja secara simultan dan berinteraksi satu sama lain untuk membantu dan menghambat implementasi kebijakan. Bila ditampilkan dalam bentuk gambar bagaimana keterkaitan antara faktor-faktor atau variabel-variabel yang saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap implementasi kebijakan, maka dapat ditampilkan sebagai berikut:

Gambar: Implementasi kebijakan menurut Edwards III (Winarno, 2007)

Dari gambar tersebut nampak bahwa faktor-faktor yang meliputi: komunikasi, sumber daya, sikap implementator, dan struktur birokrasi dapat secara langsung mempengaruhi implementasi kebijakan. Disamping itu secara tidak langsung faktor-faktor tersebut mempengaruhi implementasi kebijakan melalui dampak dari masing-masing faktor. Dengan kata lain, masing-masing faktor tersebut saling pengaruh-mempengaruhi, kemudian secara bersama-sama mempengaruhi implementasi kebijakan.

Implementasi kebijakan E-government di Kota Palembang
Program electronic government (e-government) di Pemkot Palembang belum berjalan maksimal. Buktinya, dari sejumlah satuan perangkat kerja daerah (SKPD) yang ada, baru sekitar 40% yang menginformasikan kegiatannya di situs resmi pemerintah.
Menurut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Palembang Syaidina Ali, masih banyaknya SKPD yang belum maksimal memperbarui informasinya masing-masing disebabkan minimnya sumber daya manusia (SDM) yang memiliki keterampilan untuk itu. “Kita masih butuh SDM yang mengerti dan mau dilatih menjadi operator e-government. Jadi semua informasi di setiap instansi bisa diperbaharui setiap hari,” (http://www.lkpp.go.id/v2/berita-detail.php?id=5312987594 diakses 31/5/2012).
Implementasi kebijakan e-government di Kota Palembang berdasarkan fakta dan observasi di lapangan dengan pendekatan model implementasi kebijakan dari Edwards III dapat dijelaskan sebagai berikut: Pertama, dilihat dari faktor komunikasi, memang betul bahwa semua organisasi perangkat daerah telah memiliki website. Namun website yang ada tersebut baru pada tahapan mempublikasikan informasi (komunikasi satu arah) seputar profil instansi tersebut, dan kebanyakan terdiri dari menu utama: (1) profil (2) visi dan misi, (3) prosedur pelayanan publik, dan (4) berita seputar instansi yang bersangkutan. Sumber informasi yang diperoleh, besar bukan dari instansi yang bersangkutan, tetapi hanya mengambil dari media/website lain. Informasi yang ditampilkan juga tidak selalu ter-update dengan baik karena banyak website yang menyajikan berita/informasi yang sudah kadaluwarsa. Artinya, pada tahap ini, implementasi e-government pada organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Palembang masih sebatas pada informasi dan berita saja. Itupun sebagian besar tidak ter-update dengan baik.
Kedua, dilihat dari sisi sumberdaya, masih banyak sumberdaya (terutama sumberdaya manusia) di lingkungan pemerintah Kota Palembang yang belum memahami e-government. Bahkan di lingkungan pemerintah Kota Palembang ada istilah yang disebut dengan “gaptek (gagap teknologi)” karena masih banyaknya aparatur yang tidak atau belum bisa mengoperasikan e-government. Sehingga dengan demikian, aplikasi dan implementasi e-government masih belum berjalan dengan efektif dan efisien.
Ketiga, dilihat dari sisi struktur birokrasi, sebagian besar dari organisasi perangkat daerah yang ada masih terlalu “gemuk,” sehingga pelayanan menjadi lamban. Padahal yang diinginkan adalah struktur organisasi yang “kaya fungsi dan miskin struktur.” Bahkan beberapa organisasi perangkat daerah sudah seharusnya demerger agar pelayanan publik menjadi lebih mudah dan tidak berbelit-belit.
Keempat, dilihat dari sisi “sikap implementor” kenyataan menunjukkan bahwa implementor atau pejabat/aparatur yang akan melaksanakan kebijakan tersebut masih tidak komitmen dengan kebijakan yang telah dikeluarkan/dihasilkan. Sebagaimana telah diuraikan di atas, implementasi e-government masih sebatas informasi saja, adapun pelayanan langsung yang bisa diakses secara online belum berjalan sebagaimana mestinya. Masyarakat masih belum bisa melakukan aplikasi pelayanan secara online, baik pembuatan surat perizinan maupun surat-surat lain, seperti KTP, SIM, IMB, SIUP dan lain-lain.
Implementasi kebijakan e-government di Kota Palembang, masih dalam tahapan informasi. Semua website yang ada sudah mempublikasikan informasi seputar profil instansi, dan sebagian besar terdiri dari atas menu utama: (1) profil (2) visi dan misi, (3) prosedur pelayanan publik, dan (4) berita seputar instansi yang bersangkutan. Sumber berita sebagian besar bukan dari instansi tersebut tapi hanya mengambil dari media lain. Berita yang ditampilkan juga tidak selamanya ter-update dengan baik karena ada website yang menyajikan berita yang sudah kadaluwarsa. Pada tahapan interaksi, semua website masih dalam level interaksi. Aplikasi fasilitas interaksi yang disediakan antara lain: buku tamu, forum, chatting, link kontak, dan polling. Buku tamu hanya menampilkan keluhan masyarakat tanpa ada respon dari pejabat atau staf birokrasi terkait ataupun dari admin website. Bahkan ada buku tamu yang hanya ditujukan kepada admin hanya bersifat interaksi satu arah. Hampir semua website sangat lambat dalam menanggapi komentar pengunjung, bahkan banyak yang belum ada jawaban. Forum diskusi juga masih banyak yang kosong tidak ada aktivitas. Beberapa website baru membuat topik diskusi namun sama sekali tidak ada aktivitas. Chatting, sebagian besar hanya hanya untuk chat antar user, bukan chat dengan pejabat atau staf birokrasi terkait berkaitan dengan pelayanan publik. Sedangkan yang menyediakan sarana chat dengan pejabat atau aparat ada pada website, namun ketika dicoba untuk dikontak tidak dapat jawaban secara instan. Polling belum dapat dimanfaatkan untuk menjaring aspirasi masyarakat terhadap isu daerah yang bersangkutan sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan pemerintah daerah. Tindak lanjut dari polling juga tidak diinformasikan kepada publik. Banyak pula polling diadakan hanya untuk menggali aspirasi tentang tampilan website, yang tentunya ditujukan untuk admin website bukan untuk peningkatan pelayanan publik.
Pada tahapan transaksi, tidak ada satu pun yang dapat melakukan transaksi untuk pelayanan publik. Ada beberapa dinas/instansi yang sudah menyediakan menu Layanan Publik, tapi masih berifat informatif saja, sekedar menampilkan persyaratan dan prosedur layanan. Kemudian pada tahap integrasi, belum ada website yang dapat menampilkan tahap integrasi ini.

SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
Berdasarkan latar belakang dan hasil serta pembahasan yang telah diuaraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan E-Government pada Pemerintah Kota Palembang dalam perspektif model Edwards III belum optimal, hal ini ditandai oleh faktor-faktor sebagai berikut: (1) faktor komunikasi masih berjalan satu arah. Website dari masing-masing organisasi perangkat daerah baru sebatas publikasi instansi saja; (2) mayoritas sumber daya manusia aparatur masih gaptek (gagap teknologi); (3) struktur organisasi masih terlalu gemuk; (4) sikap implementor (kepala organisasi perangkat daerah) belum menunjukkan komitmen untuk mengimplementasikan kebijakan e-government; dan (5) belum ada regulasi ditingkat daerah yang benar-benar mengikat untuk implementasi e-government.

Saran
Berdasarkan simpulan tersebut di atas, ada beberapa saran yang perlu disampaikan: (1) agar implementasi kebijakan e-government berjalan dengan optimal, maka antara implementor dengan pihak sasaran harus memiliki komitmen yang sama. Artinya, kedua komponen tersebut harus berjalan seiring dan berusaha agar e-government dapat berjalan sebagaimana mestinya; (2) semua aparatur (baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan implementasi e-government) harus mengetahui dan memahami e-government, terutama melalui pendidikan dan pelatihan atau workshop; (3) perlu dilakukan rasionalisasi dan restrukturisasi organisasi perangkat daerah agar terjadi penghematan dan keluwesan dalam pelayanan; (3) perlu adanya peraturan/regulasi yang tegas terhadap implementasi kebijakan e-government (baik dalam bentuk reward and punishment).

DAFTAR PUSTAKA
Abdul Wahab, Solichin. 2008. Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke. Implementasi Kebijaksanaan Negara. Edisi Kedua. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Adronafis, Hidayatullah. E Government: Upaya Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan. http://www.wikimu.com/News (diakses 31/5/2012)
Anonimous. Realisasi E-Government Baru 40%. http://www.lkpp.go.id/v2/berita-detail.php?id=5312987594 diakses 31/5/2012).
Hardiyansyah. 2011. Kualitas Pelayanan Publik (Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya). Yogyakarta: Gava Media.
Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-government
Palembang Dalam Angka Tahun 2010. BPS Kota Palembang
Quade, E.S. 1975. Analysis for Public Decisions.New York: Elsevier.
Ripley, R.B., & Grace A. Franklin. 1986. Policy Implementation and Bureaucracy. Chicago: The Dorcey Press.
Smith, Jay M., and Albert C. Hyde, eds., 1987. Classic of Public Administration. California: Brooks/Cole.
Winarno, Budi. 2007. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Penerbit Media Pressindo.

Leave a Reply