Sumsel sebagai pusat pertumbuhan di kawasan Belajasumba

ANALISIS SUMATERA SELATAN SEBAGAI PUSAT
PERTUMBUHAN EKONOMI DI KAWASAN BELAJASUMBA
(BENGKULU-LAMPUNG-JAMBI-SUMSEL-BABEL)

Oleh:
Muhammadinah, SE., M.Si

Abstrak:Penelitian ini dilakukan di kawasan BELAJASUMBA atau yang biasa dikenal dengan Provinsi Bengkulu,Provinsi Lampung, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dari ke lima Provinsi tersebut, Apakah benar Provinsi Sumatera Selatan yang menjadi pusat pertumbuhannya. Metode analisisnya menggunakan analisis scalogram.dalam hal ini analisis diklasifikasikan menjadi 3 komponen fasilitas utama yaitu pertama Differentiattion yanitu fasilitas yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi, kedua Solidarity yaitu fasilitas yang berkaitan dengan aktivitas sosial dan ketiga Centrality yaitu fasilitas yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi, politik / pemerintahan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa berdasarkan analisis scalogram yaitu kelengkapan fasilitas ekonomi, sosial dan pemerintahan diketahui bahwa yang menjadi pusat pertumbuhan di kawasan Bengkulu-Lampung-Jambi-Sumatera Selatan-Bangka Belitung adalah Provinsi Sumatera Selatan.

Kata kunci: Kawasan BELAJASUMBA, Pusat Pertumbuhan

Abstract: This Research is done in area of BELAJASUMBA or ordinary recognized by Provinsi is Bengkulu,Provinsi Float, Provinsi Jambi, Provinsi of South Sumatra and Provinsi Bangka Belitung.Tujuan of this research is to know from to five the Provinsi, Whether/What correctness of Provinsi of South Sumatra becoming center of its growth. method of its Analysis use analysis scalogram.dalam of this matter analyse diklasifikasikan become 3 component of especial facility that is first of Differentiattion Yanitu of facility of related to economic activity, second of Solidarity that is facility of related to social activity and third Centrality that is facility of related to economic activity, political / governance. Result of research explain that pursuant to analysis of scalogram that is equipment of economic facility, social and governance known that becoming center of growth in area of Bengkulu-Lampung-Jambi-Sumatera Selatan-Bangka Belitung is Provinsi South Sumatra.

Keyword: Area BELAJASUMBA, Center Growth.
PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi merupakan serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, memeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional serta mengusahakan pergeseran kegiatan ekonomi dari sector primer ke sector sekunder dan tersier (Suryana, 2000 : 1)

Pembangunan ekonomi pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu proses dimana Produk Domestik Bruto (PDB) riil atau pendapatan riil per kapita penduduk meningkat secara terus menerus melalui kenaikan produktivitas per kapita (Wiratmo, 1992 : 4).

Pembangunan ekonomi yang dinyatakan dengan peningkatan output dan pendapatan riil per kapita tersebut bukan merupakan satu – satunya sasaran kebijaksanaan dinegara – negara sedang berkembang termasuk Indonesia. Namun kebijaksanaan ekonomi dalam menaikkan tingkat pertumbuhan output perlu dilakukan karena:
1. Pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai suatu syarat yang diperlukan untuk perbaikan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai prasarat untuk mencapai tujuan pembangunan lainnya seperti penyediaan sarana dan prasarana social.

Dalam kerangka pembangunan ekonomi juga ditujukan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil – hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Salah satu indicator yang digunakan untuk mengukur pembangunan ekonomi yang terjadi disuatu daerah adalah pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan guna mempercepat perubahan struktur perekonomian daerah menuju perekonomian yang terus meningkat dan dinamis yang bercirikan industri yang kuat dan maju, pertanian yang tangguh serta memiliki basis pertumbuhan sektoral yang berpotensi besar. Pertumbuhan ekonomi juga diperlukan untuk menggerakkan dan memacu pembangunan di bidang lainnya serta sebagai kekuatan utama untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Dalam proses pencapaian pertumbuhan ekonomi dibutuhkan sumber – sumber dana berupa modal pembangunan, dengan kemampuan antar daerah dalam menyediakan modal pembangunan tidak sama, menyebabkan pembangunan yang dicapai antar daerah terjadi ketimpangan. Untuk itu dengan berlakukunya Undang – Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, Pemerintah Daerah dituntut mandiri dan lebihkreatif untuk menggali dan mengembangkan potensi ekonominya secara optimal bersama masyarakat dan swasta (Arsyad, 1999 : 108).

Menurut Arsyad (1999 : 120 – 121) ada beberapa peran yang diambil pemerintah daerah dalam proses pembangunan ekonomi daerah yaitu;
1. Entreprenaur dimana pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis.
2. Koordinator, dimana pemerintah daerah sebagai koordinator untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi – strategi bagi pembangunan di daerahnya.
3. Fasilisator, dimana pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan prilaku atau budaya masyarakat di daerahnya.
4. Stimulator dimana pemerintah daerah dapat menstimulus penciptaan dan pengembangan usaha melalui pengembangan usaha melalui tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut dan menjaga agar perusahaan yang telah ada tetap berada di daerah tersebut.

Konsekuensi dari peran tersebut pemerintah daerah harus mampu melihat dan menentukan wilayah – wilayah dimana secara ekonomi, social dan cultural memiliki potensi untuk dikembangkan, baikpotensi itu secara alami sudah dimiliki maupun sebagai akibat pembangunan selama ini.

Pengembangan wilayah pada pusat – pusat pertumbuhan akan merangsang pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya merangsang kegiatan pembangunan wilayah. Selain itu salah satu isu lintas bidang yang tercantum dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas 2000 – 2004) menyatakan bahwa untuk meiningkatkan dan mempercepat pembangunan daerah dilakukan dengan konsep pembangunan lintas wilayah. Isu pembangunan lintas wilayah ini mencakup upaya pengembangan wilayah untuk mendayagunakan potensi dan kemampuan daerah dengan berbagai alat kebijakan yang mendukung perkembangan perekonomian daerah, berkembangnya pemukiman, perkotaan, pedesaan, wilayah cepat tumbuh, perbatasan dan wilayah tertinggal, serta pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, meningkatkan taraf hidup dan kehidupannya (Bappenas 2001 :35).

Salah satu implementasi mengenai isu pembangunan lintas wilayah tersebut adalah upaya pengembangan wilayah melalui pemekaran wilayah, baik pada tingkat propinsi maupun kabupaten/kota. Dalam rangka pengembangan wilayah tersebut, maka pemerintah daerah harus mampu melihat dan menentukan wilayah – wilayah yang mana yang secara ekonomi, social dan cultural memiliki potensi untuk dikembangkan.
Pengembangan wilayah yang dikonsentrasikan pada pusat – pusat pertumbuhan dengan industri padat modal akan merangsang pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya merangsang kegiatan pembangunan wilayah. Kebijakan pemerintah dengan industri padat modal tersebut harus diikuti pula dengan pembangunan infrastruktur, transportasi, komunikasi dan kelembagaan social sehingga secara alami kondisi tersebut dapat meningkatkan daya tarik investasi. Implikasinya terhadap kegiatan ekonomi masyarakat yaitu disatu sisi produk dari pusat pertumbuhan akan digunakan oleh industri – industri lainnya diwilayah sekitarnya (hinterland) dan diekspor keluar wilayah, sedangkan pada sisi lain memberikan peluang bagi produk – produk yang dihasilkan disekitar wilayah pusat pertumbuhan untuk digunakan oleh industri di pusat pertumbuhan. Kondisi ini memungkinkan tercapainya mekanisme pasar atau dengan kata lain kebijakan industri dipuat pertumbuhan merupakan generator untuk kegiatan pertanian dan komersial. Kutub – kutub pertumbuhan tersebut diaplikasikan dalam bentuk hierarki wilayah melalui system kota – kota untuk menjembatani antardesa dengan kota dengan harapan memperkecil perbedaan peluang kegiatan ekonomi dan pelayanan social (Sihotang, 2001 : 98 – 99).

Dalam rangka penyelarasan pertumbuhan ekonomi antar wilayah dalam suatu daerah dikemukakan konsep pendekatannya yaitu pengembangan propinsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Pendekatan dengan ruang lingkup propinsi dimaksudkan agar pemerataan pembangunan antarwilayah dapat lebih merata dengan menemukenali spesialisasi dari masing – masing wilayah sedangkan dari aspek fungsionalnya karena di tiap propinsi sudah terjadi variasi kegiatan ekonomi, baik dalam kegiatan sector primer (pertanian dan pertambangan), sector sekunder (industri dan pengolahan) dan sector tersier (pelayanan dan jasa). Propinsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dimaksudkan untuk mengindentifikasi aktivitas – aktivitas ekonomi yang menjadi keunggunlan dari suatu propinsi, sehingga dapat ditentukan kebijakan pembangunan yang paling sesuai dengan melihat spesialisasi keunggulannya (Tarigan, 2004 : 106).

Perkembangan wilayah yang cukup pesat ini merupakan jawaban dan justifikasi dari isu pengembangan wilayah yang digulirkan pemerintah pusat melalui Propenas 2000 – 2004. salah satu yang dilakukan pemerintah dalam menggerakkan dan memacu perekonomian daerah dan untuk mengelola serta mengembangkan pembangunan di wilayahnya adalah dengan memekarkan propinsi. Sehingga saat ini propinsi yang ada di Sumatera bertambah dengan adanya propinsi yang baru yaitu propinsi Bangka Belitung dan diharapkan perekonomian daerah dapat berkembang pesat yang nanti pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

Pembangunan Ekonomi Daerah
Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya – sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sector swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999 : 298).

Oleh karena itu, bila prioritas pembangunan daerah kurang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing – masing daerah, maka sumber daya yang ada kurang dapat dimanfaatkan secara maksimal. Keadaan tersebut mengakibatkan relatif lambatnya proses pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi dikatakan berjalan jika ditandai dengan adanya pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Kuznets (1999) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang – barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan tekhnologi, penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya.

Jhingan (1999 : 57) mengatakan suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau berkembang apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi daripada yang telah dicapai pada masa sebelumnya. Artinya perkembangan baru tercipta apabila jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomiantersebut menjadi bertambah besar pada tahun – tahun berikutnya.

Dengan berdasarkan pada kenyataan bahwa pada suatu daerah terbagi kedalam wilayah – wilayah dan sub – sub wilayah, maka pertumbuhan daerah akan ditentukan oleh factor – factor utama yang antara lain (Tarigan, 2004 : 37):
a. Sumber daya alam yang tersedia
b. Tersedianya modal bagi pengelolaan sumber daya alam
c. Adanya prasarana dan sarana (infrastruktur) yang menunjang, seperti transportasi, komunikasi dan lain – lain.
d. Tersedianya tekhnologi yang tepat untuk pengelolaan sumber daya alam.
e. Tersedianya kualitas sumber daya manusia untuk pengelolaan tekhnologi.

Menurut Anwar (1996 : 17) teori yang menjelaskan tentang pertumbuhan suatu daerah dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu;
a. Inward – Looking Theories
Teori ini menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu daerah diakibatkan oleh factor – factor ekonomi yang ada di daerah itu sendiri.
b. Output Oriented Theories
Teori ini menganggap bahwa adanya mekanisme yang mendasari fenomena pertumbuhan daerah dari satu daerah kedaerah lainnya.

Konsep Titik Pertumbuhan (growth Point Concept)

Pemikiran dasar konsep titik pertumbuhan ini adalah bahwa kegiatan ekonomi di dalam suatu daerah cenderung beraglomerasi di sekitar sejumlah titik fokal (pusat). Di dalam suatu daerah arus polarisasi akan bergravitasi ke arah titik – titik fokal ini, yang walaupun karena jarak arus tersebut akan berkurang. Disekitar fokal ini dapat ditentukan garis perbatasan di mana kepadatan arus turun sampai suatu tingkat kritis minimum, pusat tersebut dapat dikatakan titik pertumbuhan sedangkan daerah di dalam garis perbatasan adalah daerah pengaruhnya. berdasarkan penafsiran ini distribusi ruang dari penduduk dapat dianggap sebagai hal yang diorganisir menjadi system pusat hierarki dan kaitan – kaitan fungsional (Sihotang, 2001 : 97).

Analisis titik pertumbuhan mengandung hipotesis bahwa pendapatan di daerah pertumbuhan sebagai keseluruhan akan mencapai maksimum bila pembangunan dikonsentrasikan pada titik – titik pertumbuhan daripada pembangunan dipencar – pencar secara tipis pada seluruh willayah. Dengan demikian interaksi antara masing – masing titik pertumbuhan dengan daerah pengaruhnya adalah merupakan unsure penting dalam teori interaksi ini (Sihotang, 2001 ; 97).

Menurut Perroux (1955 dan 1964) mendefinisikan kutub pertumbuhan regional sebagai seperangkat industri – industri sedang mengembang yang berlokasi di suatu daerah perkotaan dan mendorong perkembangan lanjutan darikegiatan ekonomi daerah pengaruhnya. Kutub pertumbuhan regional terdiri dari satu kumpulan – kumpulan industri yang mengalami kemajuan dan saling berhubungan, serta cenderung menimbulkan aglomerasi yang disebabkan oleh adanya factor – factor ekonomi eksternal. Factor – factor eksternal tersebut seperti turunya biaya produksi, pembangunan pasar bagi pekerja urban dan akses pasar yang lebih besar (Sihotang, 2001 : 98).

Boudeville (1978 : 12) menyatakan bahwa kutub pertumbuhan regional, sebagai kelompok industri yang mengalami ekspansi yang berlokasi di daerah perkotaan, akan mendorong perkembangan ekonomi daerah sekitarnya yang berada dalam cakupannya. Hubungan positif ini diharapkan dapat mengangkat pertumbuhan daerah sekitarnya yang mempunyai keterbatasan dalam sumbernya.

METODOLOGI PENELITIAN
Objek Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Provinsi Bengkulu – Lampung – Jambi – Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dimana Sumatera Selatan Sebagai Pusat Pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini didasarkan atas adanya kerjasama pembangunan kawasan BELAJASUMBA yang menjadikan Provinsi Sumatera Selatan sebagai pusat pertumbuhannya.

Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah instansi terkait / unit kerja yang berada di Provinsi masing – masing antara lain BPS, Kantor Bappeda dan lain – lain terkait dengan data penelitian.

Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis scalogram. Menurut Sihotang (2001, 65) salah satu indikator suatu daerah dikategorikan sebagai pusat kegiatan ekonomi adalah memiliki economics of urban concerntration atau keuntungan konsentrasi perkotaan yaitu meliputi diantaranya memiliki fasilitas – fasilitas komersial, perbankan dan finansial. Keuntungan yang berhubungan dengan jasa transportasi seperti perbaikan fasilitas terminal, keuntungan komunikasi, adanya fasilitas – fasilitas sosial, hiburan dan keuntungan skala dalam pelayanan umum dari pemerintah.

Tujuan diadakannya analisis scalogram adalah untuk mengidentifikasikan Provinsi yang dapat dikelompokkan menjadi pusat – pusat pertumbuhan berdasarkan pada fasilitas – fasilitas yang dimiliki. Mampu tidaknya suatu Provinsi dikategorikan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi didasari atas ketersediaan fasilitas yang dimiliki (Blakely, 1994, 94). Dalam analisis klasifikasi dikelompokkan berdasarkan pada tiga komponen fasilitas utama yaitu: Differentiation adalah fasilitas yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi. Fasilitas ini menunjukkan bahwa adanya struktur kegiatan ekonomi, lingkungan yang kompleks, jumlah dan tipe fasilitas komersial akan menunjukkan derajat ekonomi Provinsi dan kemungkinan akan menarik sebagai tempat tinggal dan bekerja. Kedua Solidarity adalah fasilitas yang berkaitan dengan aktivitas sosial. Fasilitas ini menunjukkan tingkat kegiatan sosial dari Provinsi. Fasilitas tersebut dimungkinkan tidak seratus persen merupakan kegiatan sosial namun pengelompokkan tersebut masih dimungkinkan jika fungsi sosialnya relatif lebih besar dibandingkan sebagai kegiatan usaha yang berorientasi pada keuntungan. Ketiga Centrality adalah fasilitas yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi, politik / pemerintahan. Fasilitas ini menunjukkan bagaimana hubungan dari masyarakat dalam sistem komunitas. Sentralitas ini diukur melalui perkembangan hirarki dari institusi sipil.

Menurut Blakely (1994, 96) pemberian skor untuk setiap fasilitas dari masing-masing fasilitas perkotaan tersebut diberi nilai 1 tanpa ada pembagian. Perbedaannya dengan analisis ini adalah pada pemberian skor dan pembagian kelas yang disesuaikan dengan skala pelayanan, tingkat kepentingan, jumlah tenaga kerja, spesifikasi dan lain-lain dari fasilitas perkotaan yang dimiliki. Perubahan tersebut merupakan modifikasi dari yang dikemukakan oleh Blakely yaitu sebagai berikut: Pertama, Fasilitas perkotaan (ekonomi, sosial, ekonomi – politik / pemerintahan) yang terjadi dari komponen fasilitas perbankan, pasar, pertokoan, telekomunikasi, terminal dan lain – lain. Kedua, masing – masing komponen fasilitas berdiri sendiri, sehingga skor yang ditetapkan tidak tergantung antara komponen yang satu dengan yang lainnya. Hal ini untuk menunjukkan bahwa nilai yang diperoleh komponen yang satu tidak berkaitan dengan komponen yang lainnya. Ketiga, Nilai dari masing – masing komponen fasilitas ditentukan nilai yang bulat dan kecil serta nilai tersebut merupakan penggabungan dari nilai kelas – kelas komponen fasilitas. Keempat, nilai yang diberikan berlaku sama bagi komponen fasilitas yang tersebar pada Provinsi – Provinsi yang diteliti. Hal ini untuk menekankan bahwa penetapan nilai tidak akan mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap perolehan skor pada masing – masing Provinsi. Kelima, perbedaan yang diberikan pada masing – masing kelas menunjukkan adanya perbedaan pelayanan yang mampu diberikan dikelas tersebut.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa ketersediaan fasilitas ekonomi pada tiap – tiap Provinsi di kawasan BELAJASUMBA menunjukkan bahwa nilai tertinggi diperoleh Provinsi Sumatera Selatan dengan nilai 254.515, kemudian Provinsi Lampung 221.845, Provinsi Jambi 112.318, Provinsi Bengkulu 100.648 dan yang terendah Provinsi Bangka Belitung dengan nilai 37.242.

Hal ini menunjukkan bahwa di Provinsi Sumatera Selatan perputaran kegiatan ekonominya lebih baik sehingga penduduk disekitar Provinsi tersebut memiliki ketertarikan untuk bertransaksi ekonomi. Pada sisi lain hal ini mendorong pihak swasta berinvestasi lebih banyak di pusat – pusat pertumbuhan dibanding Provinsi lain yang kurang tersedia fasilitasnya.

Berdasarkan hasil perhitungan ketersediaan fasilitas sosial pada tiap – tiap Provinsi diwilayah BELAJASUMBA menunjukkan nilai tertinggi diperoleh Provinsi Sumatera Selatan dengan nilai 389.333, kemudian Provinsi Lampung 370.487, Provinsi Jambi 178.202, Provinsi Bengkulu 112.229 dan yang terendah diperoleh Provinsi Bangka Belitung dengan nilai 52.934.

Berdasarkan hasil perhitungan ketersediaan fasilitas pemerintahan di wilayah BELAJASUMBA menunjukkan bahwa nilai tertinggi diperoleh oleh Provinsi Sumatera Selatan dengan nilai 730, kemudian Provinsi Lampung 670 dan Provinsi Jambi 670, Provinsi Bengkulu 490 dan yang terendah diperoleh Provinsi Bangka Belitung dengan nilai 230.

Berdasarkan uraian diatas dapat dirangkum perhitungan scalogram yang meliputi fasilitas sosial, ekonomi dan pemerintahan, kemudian diperoleh bahwa Provinsi Sumatera Selatan sebagai pusat pertumbuhan. Dari jumlah nilai yang diperoleh Provinsi Sumatera Selatan tertinggi sebesar 644.578, kemudian Provinsi Lampung sebesar 593.002, seterusnya Provinsi Jambi sebesar 291.190, Provinsi Bengkulu 213.367, nilai terendah adalah Provinsi Bangka Belitung dengan nilai sebesar 90.406.

Prospek Sumatera Selatan Sebagai Pusat Pertumbuhan
1. Sumatera Selatan Sebagai Lumbung Pangan

Sektor pertanian Provinsi Sumatera Selatan dengan sub sektor tanaman perkebunan, kehutanan dan perikanan mempunyai prospek yang bisa dijadikan pusat pengembangan bagi Provinsi yang berada di kawasan BELAJASUMBA.

Potensi komoditas perkebunan antara lain karet (produktivitas 930 kg/Ha), kelapa sawit (produktivitas 16.000 Kg/Ha), kopi (produktivitas 620 Kg/Ha). Sumatera Selatan memiliki kawasan budidaya perkebunan seluas 3.000.000 Ha dan telah dimanfaatkan 1.710.726 Ha, sedangkan potensi untuk pengembangan perkebunan 1.289.274 Ha. (sumber: berbagai sumber data di olah)

Potensi kehutanan 43,36% dari luas Sumatera Selatan 8.701.742 Ha dimana didalamnya terdapat hasil – hasil hutan bukan hanya berupa kayu, tetapi juga hasil hutan non kayu seperti manau, rotan, bambu, sarang walet serta berbagai hasil hutan lainnya. Sebagian hutan lindung, suaka cagar alam yang perlu dijaga keseimbangannya dan kelestarian populasi tanaman dan hewan – hewan yang berada didalamnya. Khsusus mengenai pemanfaatan hasil hutan berupa kayu banyak persoalan muncul seperti adanya illegal logingyang sangat sulit untuk di atasi dan memerlukan penanganan lebih serius dari seluruh aparat terkait dan masyarakat sekitar hutan.

Potensi populasi ternak yang terdapat di Suamtera Selatan berdasarkan angka sementara tahun 2004 terdiri dari ternak besar 525.444 ekor, ternak kecil 528.466 ekor dan ternak unggas 37.593.000 ekor. Potensi komoditas perikanan terutama dihasilkan produk perikanan tangkap dari budidaya. Untuk perikanan laut, produksi 52.466,7 ton / tahun, sementara untuk produksi perikanan darat 83.634,4 ton / tahun dan produksi budidaya udang 42.236 ton / tahun. (Sumsel dalam angka)

2. Sumatera Selatan Sebagai Pusat Perdagangan dengan di Bangunnya Pelabuhan Tanjung Api – Api

Sumatera Selatan sejak dahulu dikenal sebagai pusat perdagangan dimana sungai musi sebagai tempatnya, tetapi sejak tahun 1999 sampai sekarang jika dilihat dari segi sektor unggulan maka sektor perdagangan bukan merupakan sektor unggulan. Untuk itu Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan merencanakan penyelesaian pembangunan Pelabuhan Tanjung Api – Api dengan tujuan menjadikan Provinsi Sumatera Selatan kembali menjadi pusat perdagangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan akumulasi nilai atas ketersediaan fasilitas ekonomi, sosial, pemerintahan yang ada di tiap – tiap Provinsi di wilayah BELAJASUMBA, bahwa Provinsi Sumatera Selatan sangat berpotensi sebagai pusat pertumbuhan.

SARAN

Semua fasilitas yang ada dikawasan BELAJASUMBA dapat lebih diperbanyak sehingga memudahkan pelayanan terhadap masyarakat dan pihak yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, Arsyad, 1996. Ekonomi Indonesia, Gambaran dan Prosfek 1986/1987. Edisi Pertama, bagian Penerbitan Press FE-UI, Jakarta.
Arsyad, Lincolin, 1999. Ekonomi Pembangunan. Edisi ke empat. Bagian Penerbitan STIE YKPN, Yogyakarta.
Aswandi, H dan Kuncoro, M. Evaluasi Penetapan Kawasan Andalan: Studi Empiris di Kalimntan Selatan 1993 – 1999. Jornal Ekonomi dan Bisnis Indonesia. Vol. 17 No. 1, 2002, 27 – 45.
Badan Pusat Statistik, 2005. Bengkulu Dalam Angka 2005.
Badan Pusat Statistik, 2005. Lampung Dalam Angka 2005.
Badan Pusat Statistik, 2005. Jambi Dalam Angka 2005.
Badan Pusat Statistik, 2005. Sumatera Selatan Dalam Angka 2005.
Badan Pusat Statistik, 2005. Bangka Belitung Dalam Angka 2005.
Blakely, Edward J. 1994. Planning Local Economic Development, Teori and Practice. Second Edition. SAGE Publication Inc. USA.
Boudeville, J.R. 1978. Problem Of Regional Economic Planning, Edinburgh. Penguin Books
Jhingan, ML. 2000. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Rajawali Press. Yakarta.
Kuznets. 1999. Ekonomi Perencanaan. Bumi Aksara Jakarta.
Perroux. 1964. Teori Pertumbuhan. Salemba Empat Jakarta
Radianto E, 2000. Studi Kebutuhan Kuantitas dan Kualitas Untuk Sektor – Sektor Unggulan di Kapet Seram – Maluku, Jurnal Ekonomi dan Basis Bisnis Indonesia, Vol. 16. No. 1
Sihotang, Paul. 2001. Dasar – Dasar Ilmu Ekonomi Regional. Edisi Revisi. Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
Statistik Indonesia, 2006. BPS, Jakarta Indonesia.
Suryana. 2000. Ekonomi Pembangunan, Problematika dan Pendekatan. Salemba Empat Jakarta.
Tarigan, Robinson. 2004. Ekonomi Regional. Bumi Aksara. Jakarta.
Wiratmo, Masykur. 1992. Ekonomi Pembangunan, Ikhtisar Teori, Masalah dan Kebijakan. Edisi Pertama, Bagian Penerbitan Media Widya Mandala Yogyakarta.

About admin

Muhammadinah lahir di Palembang tanggal 01 Juni 1976 anak pertama dari 4 bersaudara yang terdiri dari 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Status menikah dengan dua orang anak laki-laki yang diberi nama: 1. Muhammad Zaki Asshafi 2. Muhammad Raja Al-Faatih
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>