Akuntansi Sektor Publik (Pemerintah dan Swasta)

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

PEMERINTAH & SWASTA

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang sangat erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada sektor publik.

Sektor publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan komplek dibandingkan dengan sektor swasta. Keluasan wilayah publik tidak hanya disebabkan luasnya jenis dan bentuk organisasi yang berada didalamnya, akan tetapi juga kompleksnya lingkungan yang mempengaruhi lembaga – lembaga publik tersebut.

Keluasan wilayah publik meliputi :

a.    Badan – badan pemerintah ( pusat, daerah dan unit kerja pemerintah )

b.    Perusahaan milik negara  ( BUMN dan BUMD )

c.     Yayasan , organisasi politik dan organisasi massa LSM, Universitas dan Organisasi nirlaba lainnya.

Sebelum dibahas secara lebih spesifik tentang akuntansi sektor publik , perlu kiranya kita bahas terlebih dahulu tentang akuntansi pemerintahan yang merupakan bagian dari akuntansi sektor publik.

1. KEBUTUHAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Dalam era globalisasi, reformasi, dan tuntutan transparansi yang semakin meningkat, peran akuntansi semakin dibutuhkan. Tidak saja untuk kebutuhan pihak manajemen suatu entitas, tetapi juga untuk kebutuhan pertanggungjawaban ( accountability ) kepada banyak pihak yang memerlukan. Hal ini ditunjang oleh semakin berkembangnya teknologi informasi yang memungkinkan masyarakat untuk menilai dan membandingkan suatu entitas lain. Untuk itu tuntutan penyediaan informasi keuangan dan akuntansi semakin dibutuhkan.

Anggaran Pendapatan Belanja Negara ( APBN ) yang semakin besar merupakan salah satu faktor pentingnya akuntansi pemerintahan. Perkembangan berikutnya semakin besar dana yang dikelola menyebabkan adanya tuntutan transparasi sebagai hasil reformasi maka Pemerintah harus mampu menyediakan pertanggungjawaban keuangan negara yang semakin memadai. Pemberian opini tidak bisa memberikan pendapat ( Disclaimer ) atas Perhitungan Anggaran Negara seharusnya tidak terjadi.

3 tuntutan yang diinginkan masyarakat :

1. Transparansi

2. Akuntabilitas

3. Efisiensi dalam pengolahan sumber daya

1. Transparansi

Pemerintah dalam pengambilan kebijakan manajemen, sebaiknya pemerintah melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut masyarakat luas.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang kepercayaan untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas yang menjadi tanggungjawab kepada pihak pemberi kepercayaan.

Akuntabilitas publik :

a. Akuntabilitas Vertikal

yaitu akuntabilitas atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya : PemDa kepada Pem.Pusat, Pem.Pusat kepada MPR dll.

b. Akuntabilitas Horisontal

yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan dana masyarakat kepada masyarakat luas.

Akuntabilitas dalam konteksnya pemerintahan, merupakan pemberian informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak – pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut.

Menurut Ellwood, Akuntabilitas publik ada 4 yaitu :

1.    Akuntabilitas kejujuran dan hukum

Artinya kejujuran dalam hal tidak melakukan penyalahgunaan jabatan dan tunduk pada hukum yang berlaku.

2.    Akuntabilitas proses

Artinya apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Misalnya : akuntabilitas yang berhubungan dengan pelaksanaan tender untuk proyek2.

3.    Akuntabilitas Program

Artinya akuntabilitas yang berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya minimal.

4.    Akuntabilitas Kebijakan

Artinya akuntabilitas yang terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, atas kebijakan 2 yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

3. Efisiensi dalam pengelolaan sumber daya

Sektor publik sering dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana dan institusi yang selalu merugi. Tuntutan agar organisasi sektor publik memperhatikan Value For Money dalam menjalan aktivitasnya.

Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada :

a.    Ekonomi

Artinya sejauh mana sektor publik dapat meminimalisir input resources yang digunakan yaitu dengan menghindarkan pengeluaran yang boros dan tidak produktif.

b.    Efisiensi

Merupakan perbandingan output input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

c.     Efektivitas

Tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan.

2. PENGERTIAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Akuntansi Pemerintah adalah aktivitas pemberian jasa ( Service Activity ) untuk menyediakan informasi keuangan kepada para pengguna ( users ) dalam rangka pengambilan keputusan dengan melakukan  proses pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan yang timbul dari kegiatan suatu organisasi untuk menghasilkan informasi keuangan .

Informasi keuangan di Pemerintahan adalah dalam bentuk laporan keuangan yang terdiri dari :

a.    Laporan Posisi Keuangan ( Neraca )

b.    Laporan Realisasi Anggaran ( Laba Rugi )

c.     Laporan Arus Kas

d.    Catatan atas laporan keuangan

Pengertian akuntansi pemerintahan secara umum tidak tidak berbeda dengan definisi akuntansi, dan hanya perbedaannya terletak pada saat akan dibuat laporan keuangan yaitu dengan  nama account yang berbeda dengan account yang bisa kita temui di laporan keuangan perusahaan. Sedangkan dilihat dari usersnya maka pada akuntansi pemerintah , pengguna laporan keuangan adalah rakyat secara umum yang dalam hal ini diwakili oleh lembaga legislatif ( DPR / MPR ), pemerintah sendiri, kreditor seperti Bank Dunia, Internasional Monetary Fund ( IMF ), Asian Development Bank ( ADB ), dan lain – lain.

3. FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

Akuntansi pemerintah sangat dipengaruhi oleh faktor – faktor dibawah ini :

a. Sistem Pemerintahan

Sistem Pemerintahan sangat mempengaruhi akuntansi pemerintah. Didalam sistem monarkhi atau kerajaan , akuntansi pemerintahan banyak dipengaruhi oleh raja. Sedangkan dalam sistem demokrasi parlemen atau presidentil akuntansi pemerintahan banyak dipengaruhi oleh lembaga eksekutif dan legislatif yang mengalami check and balances.

b. Sifat Sumber Daya

Sumber daya akuntansi pemerintah bersifat tidak berhubungan langsung dengan hasilnya. Misalkan warga negara Indonesia setiap tahun membayar pajak tetapi tidak langsung menerima hasilnya atau imbal balik dari pajak yang disetorkan.

4. PERBEDAAN AKUNTANSI PEMERINTAH & AKUNTANSI KOMERSIAL

Akuntansi Pemerintah                                                        Ak. Bisnis

- Tdak membuat laporan laba rugi, hanya laporan              – Membuat laporan laba rugi

realisasi anggaran.

- Laporan disusun berdasarkan SAP                                          – Laporan disusun berdasar PSAK

- Perkiraan modal diganti “ saldo dana “                            – Menggunakan perkiraan modal

- Sangat dipengaruhi oleh peraturan pemerintah              – Tdk terlalu dipengaruhi oleh

Peraturan Pemerintah tetapi SAK.

- Terdapat perkiraan anggaran                                          – Tdk ada perkiraan anggaran

Dari uraian diatas kita sudah pahami perbedaan antara akuntansi pemerintahan dengan akuntasi bisnis.

TUJUAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

1.    Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat , efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi.

2.    Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggungjawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya, dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik.

Dengan diakuinya akuntansi untuk pemerintahan didalam disiplin ilmu akuntansi, maka akuntansi menjadi lebih bervariatif. Berdasarkan ruang lingkupnya , akuntansi sendiri dapat dibagi menjadi dua yaitu :

a.    Akuntansi Pemerintahan

b.    Akuntansi Komersial ( Bisnis )

PERSAMAAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK & SWASTA

Akuntansi sektor publik dan sektor swasta memiliki persamaan yaitu :

1.    Kedua sektor, baik sektor publik maupun swasta merupakan bagian integral dari sistem ekonomi disuatu negara dan keduanya menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan.

2.    Keduanya menghadapi masalah yang sama, yaitu masalah kelangkaan sumber daya sehingga baik sektor publik maupun swasta dituntut untuk menggunakan sumber daya organisasi secara ekonomis, efisien dan efektif.

3.    Proses pengndalian manajemen, termasuk manajemen keuangan, pada dasarnya sama di kedua sektor. Kedua sektor sama – sama membutuhkan informasi yang handal dan relevan untuk melaksanakan fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian.

4.    Pada beberapa hal kedua sektor menghasilkan produk yang sama misalnya di bidang transportasi massa, pendidikan , kesehatan, penyediaan energi dan lain – lain.

5.    Kedua sektor terikat pada peraturan perundangan dan ketentuan hukum lain yang disyaratkan

PERBEDAAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DENGAN SWASTA

Perbedaan sifat dan karakteristik sektor publik dengan sektor swasta dapat dilihat dengan membandingkan beberapa hal yaitu :

a.    Tujuan organisasi

b.    Sumber pembiayaan

c.     Pola pertanggungjawaban

d.    Struktur organisasi

e.    Karakteristik anggaran dan stakeholder

f.      Sistem akuntansi

Perbedaan                            Sektor Publik                                                        Sektor Swasta

a. Tujuan                            – Nonprofit motif                                          – Profit motif

b. Sumber                            – Pajak,retribusi,utang                                          – Modal sendiri, saham,

obligasi pem, laba BUMN,                            Laba ditahan, hutang bank,

laba BUMD dll.                                          Obligasi dll.

c. Pertanggjwbn              – Masyarakat ( DPR,MPR )                            – Pemegang saham,kreditur

d. Struktur Org.              – Birokrasi, hirarkhi.                                          – Fleksibel

e. Karakteristik              – Terbuka u/ publik                                          – Tertutup u/ publik

f. Sistem akuntansi              – Cash basis modified                                          – Accrual basis

About admin

Muhammadinah lahir di Palembang tanggal 01 Juni 1976 anak pertama dari 4 bersaudara yang terdiri dari 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Status menikah dengan dua orang anak laki-laki yang diberi nama: 1. Muhammad Zaki Asshafi 2. Muhammad Raja Al-Faatih
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>